oleh

MRKR dan KCW Minta Pemprov Kepri Tunda Mega Proyek

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Majelis Rakyat Kepuluan Riau (MRKR) dan Kepri Corruption Watch (KCW), mulai menyoroti Pembahasan dan Pengesahan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD 2018 Provinsi Kepri yang tidak sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembahasan APBD dan Perubahan APBD 2018.

Dari rilis yang diterima KepriDays.co.id, Huzrin Hood sebagai pembina MRKR dan Abdul Hamid sebagai pembina KCW Kepri meminta kepada Menteri Dalam Negeri-RI, DPR-RI, Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Provinsi Kepri, agar meninjau dan mengevaluasi APBD dan Perubahan APBD 2018 Provinsi Kepri, khususnya Penetapan Estimasi Target Pendapatan serta Belanja APBD dan Perubahan APBD 2018 Provinsi Kepri sesuai dengan aturan UU serta Permendagri nomor 33 Tahun 2017.

Sebab kedua organisasi ini menilai defisit Kepri mencapai Rp. 460 miliar, sedangkan
sejumlah proyek kegiatan belanja langsung yang diswakelolakan 41 OPD di Pemerintah Provinsi Kepri dengan alokasi dana Rp.1.015 triliun.