oleh

Sikap Kemendagri Soal ASN Terpidana Korupsi

Jakarta, KepriDays.co.id – Permasalahan belum diberhentikan ASN terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), menjadi perhatian bersama Kemendagri.

Bahkan Kemendagri melakukan konferensi pers bersama dengan KPK, Menpan RB, dan BKN pada hari ini, menunjukan dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Binwas kepada Kabupaten/Kota yang secara teknis telah diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya dalam penjelasan atas undang-undang tersebut disebutkan bahwa Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Binwas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.