Bintan, KepriDays.co.id – Pemkab Bintan telah mengucurkan anggaran APBD 2024 sebesar Rp2.027.420.780 untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bintan menggelar berbagai event selama setahun.
Adapun event yang digelar melalui APBD Murni 2024 untuk sembilan event sebesar Rp 1.460.420.640 yaitu Festival Tari Melayu Rp180.000.000, Festival Keter Rp100.000.000, Sail of Tambelan Rp287.409.800, Bintan Jong Race Festival Rp60.000.000, Festival Lampu Cangkok Rp25.000.000, Pegelaran Wayang Kulit Rp60.000.000, Bintan Triathlon Rp303.376.500, Festival Mancing Rp147.717.840, Durian Party Rp296.916.640.
Kemudian pemerintah kembali mengucurkan Rp567.000.000 melalui APBD-P 2024 untuk empat event lagi. Meliputi Festival Makyong Rp10.000.000, Bintan Marathon Rp300.000.000, Pengudang Seafood Festival Rp107.000.000, dan Bintan Idol Rp150.000.000.
Meskipun event tersebut digelar, Disbudpar Bintan memastikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kabupaten Bintan tidak dapat mencapai target pada tahun ini.
Kepala Disbudpar Bintan, Arief Sumarsono, mengatakan, Pemerintah Pusat memberikan target kunjungan wisman ke Kepri harus mencapai 3.000.000 orang.
“Dari target tersebut, Bintan wajib menyumbang wisman sebanyak 500 ribu orang,” ujar Arief di Lagoi beberapa waktu lalu.
Berbagai cara telah dilakukannya untuk menarik angka kunjungan wisman. Baik itu melakukan promosi-promosi maupun menggelar 13 event yang telah dianggarkan oleh Pemkab Bintan sebesar Rp 2.027.420.780.
Namun sampai dengan Agustus 2024, kata Arief, kunjungan wisman ke Bintan baru mencapai 139.000 orang. Sementara yang jadi harapan untuk menambah kunjungan hanya event di akhir tahun yaitu Kasmarun dan acara Tahun Baru.
“Kita agak pesimis bisa capai target 500 ribu kunjungan wisman. Paling kita mampu menargetkan sampai akhir tahun hanya sekitar 200 ribuan wisman atau minus 2 persen dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Di singgung apa kendala yang membuat Disbudpar Bintan tak bisa memenuhi target yang diberikan, Arief mengaku, kendalanya adalah kebijakan Visa on Arrival (VoA) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
Awalnya diharapkan Wisman Cina dan India bisa masuk ke Bintan. Namun kebijakan VoA hanya berlaku untuk 13 negara sementara negara yang dapat VoA itu bukan negara yang diharapkan.
“Kita berharap Cina dan India masuk dalam kebijakan VoA. Karena negara itu menjadi penyumbang terbesar. Ternyata itu tidak, beberapa travel dari Cina dan India yang sudah stay disini jadi kembali ke negaranya akibat kebijakan VoA tersebut,” katanya.
Sementara dengan kendala ini, pihaknya mencari solusi melalui jalur legislatif. Dia mendatangi Komisi II DPRD Bintan. Lalu membuat pertemuan dengan pelaku usaha pariwisata se Kabupaten Bintan di Kawasaan Pariwisata Lagoi.
Dari pertemuan ini didapati adanya keluhan-keluhan dan masukan dari pelaku usaha. Mereka meminta VoA untuk 100 lebih negara kembali diberlakukan. Hasilnya itulah yang akan dibawa oleh Disbudpar dan DPRD Bintan ke Pemerintah Pusat.
“Kami bersama Komisi II DPRD Bintan akan koordinasi dengan DPR RI dan Kementrian Imigrasi dan Kementerian Keuangan terkait kebijakan VoA ini,” ucapnya.
Wartawan: Ari
Editor: Roni