Anggota Fraksi Gerindra DPRD Karimun Darmendra. Foto: Sari
Karimun, KepriDays.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menyoroti implementasi program unggulan KARTU SATU yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole.
Fraksi Gerindra Plus mempertanyakan sejauh mana realisasi dari program yang dijadikan janji kampanye oleh pasangan dengan slogan “Isrock” pada Pilkada 2024 tersebut.
Program KARTU SATU dirancang sebagai kartu layanan masyarakat dengan beragam manfaat, antara lain: akses layanan kesehatan, insentif bagi lansia, bantuan pendidikan, program pra-kerja, dukungan biaya kuliah, peningkatan insentif RT/RW, layanan sembako terjangkau, insentif untuk kegiatan keagamaan, subsidi BBM bagi nelayan dan transportasi umum, bantuan modal UMKM, serta subsidi pupuk bagi petani.
“Kami mempertanyakan realisasi program sosial dalam Kartu Satu, karena tidak terlihat adanya penjabaran dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD,” ungkap Darmendra, anggota Fraksi Gerindra DPRD Karimun.
Menurut Darmendra, dalam dokumen tersebut pihaknya hanya menemukan satu kali penyebutan program KARTU SATU.
“Hanya ada pada halaman 211, itu pun hanya menyebutkan frasa implementasi Kartu Satu untuk bantuan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Ia pun meminta agar Bupati dapat memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan program tersebut. “Dalam pembahasan nanti, kami mengharapkan adanya fokus penjabaran guna mengaktualisasikan program Kartu Satu secara konkret,” jelasnya.
Selain itu, Darmendra mengatakan, Fraksi Gerindra Plus juga menyoroti belum adanya strategi yang jelas untuk mengatasi beban utang daerah yang kini telah mencapai Rp173,25 miliar.
“Ini harus dijadikan prioritas utama, sebab jika melihat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2025–2029 dalam tabel II-34 halaman 124 Ranwal RPJMD, pertumbuhan rata-rata PAD hanya sekitar 0,01 persen,” ujarnya.
Oleh karena itu, Darmendra menambahkan, lonjakan beban utang daerah terjadi secara signifikan. Pada tahun 2022, utang tercatat sebesar Rp47 miliar, meningkat drastis pada 2023 menjadi Rp121 miliar, dan kembali naik sekitar 63 persen di 2024.
“Ini mencerminkan kekacauan dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika pola ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Karimun akan menghadapi krisis bahkan potensi kebangkrutan,” pungkasnya.
Wartawan : Sari
Editor : Roni