PHK. Foto: Ilustrasi
Jakarta, KepriDays.co.id – Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap lebih dari 50 persen perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para pegawainya. Hal ini terjadi akibat gejolak ekonomi yang menimpa berbagai lini industri.
Hal ini terjadi akibat gejolak ekonomi yang menimpa berbagai lini industri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengaku prihatin.
Menurut dia, nasional tren pengurangan energi kerja di Indonesia bukan sekadar masalah hubungan industri, tetapi gejala sistemik dari krisis adaptasi ekonomi terhadap tekanan global dan pelemahan daya beli domestik.
“Besarnya besaran PHK tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” kata Yahya melalui siaran pers yang diterima, Rabu (30/7).
Yahya memandang, kondisi tersebut menuntut respons kebijakan yang terintegrasi dan lintas sektoral. Terutama kebijakan yang berpihak pada penghentian usaha serta perlindungan tenaga kerja.
“Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha menanggung bebannya sendiri tanpa kehadiran negara dalam bentuk intervensi kebijakan yang konkret,” ujar Yahya.
Yahya pun meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memperkuat program reskilling dan upskilling tenaga kerja, khususnya sektor-sektor yang mengalami kinerja.
“Harus ada juga skema perlindungan sosial yang fleksibel dan adaptif terhadap gelombang PHK, terutama bagi pekerja informal dan kontrak,” ujarnya.
Editor : Roni