Rumah bantuan pemerintah. Foto: Ist
Anambas, KepriDays.co.id – Bantuan perumahan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas menuai sorotan masyarakat setelah diketahui mayoritas penghuninya bukan nelayan, melainkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum.
Perumahan yang berlokasi di Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan itu dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggunakan anggaran sekitar Rp 5 miliar dari APBN pada tahun 2021.
Komplek perumahan tersebut terdiri dari 25 unit rumah yang awalnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Pantauan di lokasi, sebagian besar rumah tampak sudah ditempati penghuni. Kendaraan roda dua terlihat terparkir di sejumlah teras rumah, dan pakaian dijemur di halaman.
Meski demikian, masih ada beberapa unit rumah yang tampak kosong. Ironisnya, rumah kosong itu disebut sudah memiliki penghuni namun sengaja tidak ditempati.
Salah satu unit bahkan terlihat telah direhab pada bagian depan menggunakan material kayu dan papan triplek. Sementara di beberapa rumah lainnya, rumput liar mulai tumbuh tinggi di halaman karena tidak dibersihkan dalam waktu lama.
“Saya cuma bantu bersihkan saja, sudah lama kosong. Yang tempati ini kawan saya, dia buruh pelabuhan,” kata seorang pria saat ditemui di lokasi.
Di sisi lain, seorang penghuni yang mengaku bekerja di lingkungan Dinas PUPR Kepulauan Anambas membenarkan bahwa tidak ada nelayan yang tinggal di komplek tersebut.
“Di sini ada 25 unit, ada pegawai dan masyarakat biasa. Kalau nelayan tidak ada,” kata penghuni tersebut.
Ia menjelaskan rata-rata penghuni mulai menempati rumah itu sejak tahun 2023. Para penghuni juga disebut tidak dipungut biaya apapun selama tinggal di sana.
“Rumah ini gratis. Masa tinggalnya sampai 10 tahun. Untuk pengurusannya di Dinas PUPR Anambas,” ujarnya.
Menurut dia, terdapat pula penghuni yang sebenarnya telah memiliki rumah pribadi di wilayah Tarempa namun tetap mengambil jatah rumah bantuan tersebut.
“Ada juga yang sudah punya rumah di Tarempa, tapi ambil di sini, terus dibiarkan kosong,” katanya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Tokoh Pemuda Kepulauan Anambas, Syahrul Rido. Ia menilai program rumah nelayan itu tidak berjalan sesuai tujuan awal karena penerimanya tidak tepat sasaran.
Syahrul mengatakan rumah bantuan dari pemerintah seharusnya diprioritaskan bagi nelayan kecil yang selama ini hidup dengan kondisi ekonomi terbatas dan belum memiliki tempat tinggal layak.
Ia merasa miris karena banyak ASN justru menempati rumah tersebut, sementara nelayan yang menjadi target utama program masih kesulitan mendapatkan hunian.
“Seharusnya verifikasi yang ajukan permohonan tinggal di rumah itu harus ketat. Makanya jadinya begini, rumah itu tidak sesuai peruntukkannya,” kata Syahrul.
Wartawan : Yolana
Editor : Roni