Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepri
Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepri
PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif utama pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan anak-anak, dan memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia. Program ini diharapkan dapat menurunkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) hingga 14%.
PKKP digunakan sebagai indikator ketahanan pangan nasional, dengan standar:
PKKP < 5% → Ketahanan pangan sangat baik
PKKP 5% – 10% → Ketahanan pangan baik
PKKP 10% – 20% → Ketahanan pangan cukup
PKKP > 20% → Ketahanan pangan rendah (rawan pangan)
Selain itu, MBG juga berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia unggul dan ketahanan pangan nasional. Program ini melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan ahli gizi untuk memastikan penggunaan bahan baku lokal serta kualitas makanan bergizi yang terjamin.
Evaluasi Pelaksanaan MBG
Hingga Januari 2025, realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru mencapai 238 unit dari target 30.000 unit. Pemerintah memperkirakan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun pada tahun 2025 untuk memperluas cakupan program ini. Target penerima manfaat pada tahun 2029 adalah 83 juta orang, tetapi hingga Februari 2025, baru sekitar 2 juta orang yang menerima manfaat.
Menurut INDEF (2025), MBG berpotensi:
✅ Meningkatkan ekonomi sebesar 0,06% (Rp14 triliun)
✅ Menyerap tenaga kerja 0,19%
✅ Meningkatkan impor 0,24%, meskipun masih menghadapi tantangan ketergantungan pada beras, daging, dan susu
Dampak MBG juga mencakup penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan angka putus sekolah. Selain itu, program ini berpotensi meningkatkan ekonomi daerah dengan peredaran uang hingga Rp8 miliar per desa per tahun.
Tantangan dalam Pelaksanaan MBG
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi MBG antara lain:
Distribusi tidak merata: SPPG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Daerah dengan stunting tinggi (NTT, Papua) masih membutuhkan lebih banyak layanan.
Kendala infrastruktur dan logistik: Distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil masih sulit.
Keterbatasan tenaga ahli gizi dan pengelolaan dapur sesuai standar.
Pendanaan besar dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Implementasi MBG di Kepulauan Riau (Kepri)
Pada tahun 2025, Kepri menerima alokasi dana sebesar Rp25 miliar untuk program MBG, dengan 8 SPPG telah beroperasi. Beberapa daerah yang telah melaksanakan program ini:
Kabupaten Bintan (1 titik)
Kabupaten Karimun (1 titik)
Kabupaten Natuna (1 titik)
Kota Batam (4 titik)
Untuk memperluas cakupan, Kepri merencanakan pembangunan 253 dapur umum guna melayani 98.068 peserta didik pada tahun 2025 dan mencapai total penerima manfaat sebesar 516.149 orang hingga tahun 2029.
Tantangan utama di Kepri meliputi:
Akses & Infrastruktur: Distribusi makanan masih terhambat karena kondisi kepulauan.
Ketergantungan Impor: Bahan pangan masih banyak diimpor dari luar daerah.
Produksi Lokal: Petani dan nelayan perlu meningkatkan kapasitas.
Manajemen Dapur: Efisiensi dalam pengelolaan dapur umum harus ditingkatkan.
Pendanaan: Memerlukan anggaran besar serta pengawasan ketat.
Edukasi Gizi: Kesadaran masyarakat akan pola makan sehat perlu ditingkatkan.
Rekomendasi
Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperbaiki akses dan distribusi pangan.
Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk meningkatkan efektivitas program.
Mendorong penggunaan bahan pangan lokal guna mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Program MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan SDM, produktivitas daerah, dan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.