Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah terus berkomitmen memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kajian terbaru bertajuk “Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Efektivitas dan Keberlanjutan Program FLPP” menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan realisasi program tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen selama periode 2021–2024 terbukti memperkuat kemampuan MBR dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Namun demikian, kajian juga menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan realisasi FLPP tidak bersifat linear. Ketika ekonomi tumbuh tinggi, dampak peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penyaluran FLPP cenderung melandai, sementara faktor kebijakan fiskal dan alokasi anggaran justru menjadi penentu utama keberhasilan program.
Menariknya, pada tahun 2020 ketika ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen akibat pandemi COVID-19 realisasi FLPP justru mencapai 178 ribu unit rumah. Kondisi tersebut menggambarkan fungsi FLPP sebagai instrumen counter-cyclical yang efektif, membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas sektor properti di tengah perlambatan ekonomi.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang peran strategis dalam menjaga keberlanjutan program ini melalui pengelolaan anggaran yang adaptif dan akuntabel. DJPb didorong untuk melakukan stress testing terhadap anggaran FLPP dalam berbagai skenario ekonomi, serta memastikan subsidi tepat sasaran bagi MBR yang benar-benar membutuhkan.
Ada beberapa rekomendasi strategis yang bias lakukan antara lain Analisis Keterkaitan Ekonomi Makro dan Mikro, Perlu dilakukan pemodelan yang lebih mendalam tentang bagaimana fluktuasi ekonomi makro, seperti pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi, mempengaruhi kemampuan MBR dalam mengakses KPR bersubsidi. Ini mencakup analisis elastisitas permintaan terhadap subsidi perumahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Optimalisasi Kebijakan Fiskal dan Perumahan.
Rekomendasi untuk mengoptimalkan alokasi anggaran FLPP dengan memperhitungkan faktor siklus ekonomi. Saat pertumbuhan melambat, alokasi dan intensitas subsidi bisa ditingkatkan agar berfungsi sebagai stimulus ekonomi, sementara saat ekonomi tumbuh tinggi, fokus lebih pada efisiensi penyaluran dan penguatan pasar perumahan. Penguatan Data dan Monitoring Berbasis Teknologi Mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi terpadu yang real-time dan terintegrasi, mencakup data MBR, penyaluran FLPP, dan kondisi pasar properti. Data ini akan mempermudah analisis dampak program dan perencanaan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Pendekatan Regional dan Kearifan Lokal.
Rekomendasikan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan sosial daerah, seperti di Kepulauan Riau. Hal ini termasuk diferensiasi alokasi anggaran, mekanisme subsidi, dan program pendukung agar program FLPP lebih relevan dan efektif di masing-masing wilayah. Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Jangka Panjang Selain fokus pada realisasi unit rumah, perlu dikembangkan indikator evaluasi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, seperti peningkatan kualitas hidup MBR, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas kerja, dan perbaikan stabilitas sosial. Sinergi Antar Lembaga dan Multisektoral Mendorong kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait: Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, OJK, dan pemerintah daerah agar kebijakan subsidi perumahan dan pengelolaan anggaran berjalan sinergis, efisien, serta adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, kajian merekomendasikan tiga langkah kebijakan utama: Indeksasi Batas Penghasilan dan Harga Rumah. Peninjauan berkala terhadap batas penghasilan MBR dan harga rumah FLPP agar sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Skema Subsidi yang Fleksibel Penyesuaian besaran subsidi bunga atau bantuan uang muka sesuai kondisi siklus ekonomi. Integrasi Basis Data Penerima Manfaat Penguatan koordinasi data antara BP Tapera, Dukcapil, dan sistem perpajakan untuk mencegah salah sasaran.
Kebijakan fiskal yang adaptif dan sinergis dengan kebijakan moneter dan sektoral menjadi kunci utama menjaga efektivitas serta keberlanjutan FLPP di masa mendatang. Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah ini, akses MBR terhadap hunian layak dapat terus diperluas sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi nasional. mohon dibuat teksnya menjadi teks yang ringan dan mudah dipahami (***)