Oleh: Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau
Tantangan nyata yang dihadapi oleh wilayah kepulauan dan perbatasan di Kepri mencakup isu-isu krusial seperti kesenjangan kesejahteraan dan konektivitas antar pulau yang masih sangat terbatas. Infrastruktur yang belum merata serta tingginya biaya pembangunan sarana fisik menjadi hambatan struktural yang sulit dipecahkan tanpa sinergi anggaran yang kuat. Kondisi geografis ini menyebabkan daerah kepulauan sering kali terjebak dalam biaya logistik yang tinggi serta ketidakpastian distribusi barang kebutuhan pokok.
LPI yang dikembangkan oleh World Bank menjadi parameter vital dengan enam komponen utama, mulai dari efisiensi kepabeanan hingga ketepatan waktu pengiriman. Kualitas infrastruktur transportasi, termasuk pelabuhan dan bandara, menjadi pembeda utama dalam menekan biaya distribusi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jika komponen-komponen ini dioptimalkan, daya saing produk lokal dipastikan akan meningkat seiring dengan meluasnya akses pasar bagi para pelaku UMKM.
Data perbandingan regional menunjukkan bahwa nilai LPI Indonesia saat ini masih berada pada kategori menengah, yakni di kisaran 2,76 hingga 3,13, dan menduduki peringkat 63 dunia. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan infrastruktur, Indonesia masih menghadapi kendala struktural yang signifikan dibandingkan negara tetangga. Posisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap efisiensi layanan logistik agar mampu bersaing di level global.
Sebagai pembanding terdekat, Singapura kokoh menempati peringkat 1 dunia dengan skor LPI mencapai 4,30 berkat pelabuhan internasional yang sangat efisien dan integrasi teknologi digital. Sementara itu, Malaysia juga menunjukkan performa yang solid di peringkat 31 dunia dengan sistem logistik yang sudah terintegrasi secara baik. Kesenjangan performa ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk mempercepat modernisasi fasilitas multimoda dan digitalisasi proses kepabeanan.
Untuk wilayah kepulauan, konektivitas transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan penentu kelancaran distribusi pangan dan pengembangan sektor pariwisata. Penguatan melalui program Tol Laut, penambahan armada kapal, serta subsidi frekuensi penerbangan perintis rute Batam-Natuna dan Batam-Anambas menjadi solusi strategis yang mendesak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi disparitas harga yang selama ini membebani masyarakat di pulau-pulau terluar.
Selain aspek ekonomi, sistem logistik yang efisien juga mendukung konsep green logistics atau logistik yang lebih ramah lingkungan. Optimasi rute transportasi dan penggunaan moda transportasi rendah emisi dapat secara signifikan mengurangi biaya energi serta emisi karbon. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan ekosistem.
Sebagai kesimpulan, penguatan infrastruktur dan integrasi sistem rantai pasok merupakan strategi mati untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Diperlukan komitmen kuat untuk membangun pelabuhan, dermaga apung, serta layanan telekomunikasi yang merata guna menghapus isolasi di wilayah terpencil. Dengan LPI yang lebih baik, pemerataan pembangunan antar pulau di wilayah seperti Kepri, Maluku, hingga Papua dapat segera terwujud demi keadilan ekonomi yang lebih luas.