Bintan, KepriDays.co.id – Gugatan Wanprestasi Aset Mendiang Sukardi di Wacopek terus bergulir. Ahli waris atau penggugat kini mengambil langkah untuk menyelamatkan aset tanah, serta bangunan yang berada diatas tanahnya.
Penyelamatan aset tersebut dilakukan dengan menyurati Kantor ATR/BPN Bintan, agar dilakukan pemblokiran bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
Surat pengajuan pemblokiran tanah objek perkara itu, dilayangkan secara langsung melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H, M.H dan rekan.
Kuasa Hukum Ahli Waris, Ahmad Fidyani, S.H, M.H mengatakan, kliennya Quek Chin selaku ahli waris mendiang Sukardi meminta agar tanah miliknya yang kini jadi objek perkara di pengadilan untuk diblokir oleh BPN.
“Kami telah layangkan surat permohonan pemblokiran sementara (status quo) atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek perkara perdata nomor: 74/pdt.g/2026/pn tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,” ujar Ahmad Fidyani, S.H, M.H, Rabu (11/11/2026).
Sedangkan dasar pemblokiran aset tanah milik kliennya itu, dilakukan karena gugatan wanprestasi sudah didaftarkan secara perdata di PN Tanjungpinang.
Kini sedang masuk dalam proses pemeriksaan pokok perkara dengan agenda penyusunan court calendar dan pembacaan gugatan.
Pihak yang digugat dalam perkara a quo ini adalah tergugat Gu Jianguo. Lalu turut tergugat satu sampai lima diantaranya Arifin, Christine, Ignatius Hendy Christianto, PT. Askara Nusa Persada, dan PT. King Joy Indonesia.
“Bahwa dengan telah didaftarkannya gugatan a quo, maka secara hukum seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara berstatus sebagai tanah yang sedang dalam sengketa dan sedang diperiksa oleh PN Tanjungpinang. Jadi terhadapnya berlaku asas status quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” jelasnya.
Kemudian di dalam petitum gugatan a quo, kliennya atau penggugat telah pula memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh
objek perkara.
Termasuk bangunan S Hotel/Royal Bintan Heritage Hotel dan seluruh bidang tanah sebagaimana lampiran Perjanjian Pengambilalihan Aset-Aset Nomor 415/L/Not.XM/X/2024 yang dibuat hadapan Notaris Xanramaya, S.H., M.Kn.
“Salinan penetapan sita jaminan akan kami sampaikan segera setelah diterbitkan oleh Pengadilan,” katanya.
Sementara disinggung tanah yang dimohonkan untuk diblokir ATR/BPN Bintan, Ahmad Fidyani mengatakan, dalam surat permohonan telah dilampirkan daftar bidang tanah dengan total luas sebesar ±2.530.000 m² (±253 hektar).
“Tanah tersebut seluruhnya terletak di Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan,” sebutnya.
Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di tersebut, pihaknya memohon kepada Kepala Kantor ATR/BPN Bintan untuk melakukan pencatatan blokir, atas seluruh bidang tanah, buku tanah, warkah, dan/atau berkas permohonan sebagaimana daftar pada surat ini, terhitung sejak
diterimanya surat ini.
Kemudian meminta agar BPN menghentikan sementara seluruh proses pengukuran, pemeriksaan lapangan, pembuatan peta bidang, sidang Panitia A, penetapan hak, dan tindak lanjut pendaftaran hak atas tanah terkait Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah Berkas Nomor: 2763 Tahun 2026 atas nama ARIFIN dengan luas ±688.989 m.
Berikutnya pihak BPN Bintan juga tidak menerbitkan sertipikat, surat ukur, peta bidang, Surat Keputusan Pemberian Hak, serta produk hukum pertanahan lainnya atas nama Arifin,Christine, Ignatius Hendy Christianto, Gu Jianguo, PT Askara Nusa Persada dan PT King Joy Indonesia.
“Apabila permohonan pemblokiran ini diabaikan dan proses pengukuran, penetapan hak, maupun penerbitan sertipikat tetap dilanjutkan di atas bidang tanah yang nyata-nyata sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka kami selaku kuasa hukum akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, baik administratif, perdata, tata usaha negara, maupun pidana,” tutupnya.
Wartawan: Ari
Editor: Roni