Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Taba Iskandar, mengungkapkan kekecewaan anggota dewan terkait belum adanya kepastian alokasi dana pokok pikiran (pokir) untuk APBD 2027.
Persoalan tersebut bahkan berujung pada tidak hadirnya 32 anggota DPRD Kepri dalam rapat paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Kamis (12/11/2026).
Akibatnya, agenda penting tersebut terpaksa ditunda karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencukupi.
Taba menyebut persoalan dana pokir diduga menjadi salah satu alasan banyak anggota dewan memilih tidak menghadiri rapat.
“Masalah banyak tidak hadir, ya bisa jadi soal dana pokir tahun depan. Kawan-kawan milih tak hadir,” kata Taba.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut anggaran untuk anggota DPRD. Ada kekecewaan karena kepastian dana yang berkaitan dengan perjuangan aspirasi masyarakat belum jelas.
Taba mengatakan, anggota DPRD sebenarnya memahami kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang sedang mengalami tekanan.
Ia menilai pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad, perlu mempertimbangkan dampak kebijakan pengurangan dana pokir terhadap masyarakat.
Selama ini anggota dewan menerima berbagai usulan warga ketika turun ke daerah pemilihan melalui kegiatan reses.
Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
“Kami dewan mengerti kok dengan kondisi kas daerah kita. Cuma kan kami tidak bisa menjawab kalau masyarakat ajukan aspirasi,” ujarnya.
Polemik dana pokir ini berawal dari keinginan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghapus alokasi tersebut.
Namun dalam perkembangan pembahasan anggaran, dana pokir disebut masih direncanakan masuk dalam APBD 2027.
Pada APBD 2026, alokasi dana pokir mencapai sekitar Rp2,5 miliar. Sementara besaran untuk tahun depan hingga kini belum dapat dipastikan.
“Tak bisa menyatakan berapa nilai tahun depan, sepertinya turun. Kalau idealnya ya tak bisa diturunkan, karena ini untuk masyarakat. Kasihan masyarakat, makanya Gubernur harus bijaksana,” tuturnya.
Sementara, persoalan ini perlu dibicarakan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kekecewaan berkepanjangan di kalangan anggota DPRD maupun masyarakat yang berharap usulannya diperjuangkan.
Wartawan: Yolana
Editor: Roni