Bintan, KepriDays.co.id – Calon Kepala Desa (Cakades) yang berhasil meraup suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Bintan dapat dibatalkan kemenangannya.
Pembatalan kemenangan tersebut dapat dilakukan jika nantinya terbukti adanya kecurangan.
Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan mengatakan, hasil perolehan suara masing-masing Cakades pada Pilkades Serentak 13 Desa telah ditetapkan dalam pleno KPPS.
“Kini sedang tahapan penyampaian laporan hasil Pilkades dari masing-masing Panitia Pilkades Tingkat Desa ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Jadwal penyampaiannya dari 12-20 November 2026,” ujar Firman saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Mulai hari ini, kata Firman, 13 November 2026 apabila panitia Pilkades Tingkat Desa sudah menyerahkan laporan hasil Pilkades ke BPD, selanjutnya BPD menerbitkan Surat Keputusan Penetapan hasil Pilkades tersebut.
BPD juga sudah bisa menyampaikan hasil tersebut langsung ke Bupati Bintan melalui Sekretariat Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.
“Mulai dari tanggal 13-23, BPD yang sudah terima laporan hasil pilkades dari panitia tingkat desa bisa melakukan hal yang sama. Yaitu menyampaikan hasil pilkades tersebut ke Bupati Bintan,” jelasnya.
Selama proses ini berjalan. Jika ada cakades yang keberatan dan merasa ada kecurangan ataupun pelanggaran dalam pilkades, maka dapat mengajukan keberatan tersebut ke Bupati Bintan.
Penyampaian pengaduan pelanggaran, penyimpangan atau keberatan hasil pilkades dapat disampaikan pada 24-25 November 2026.
“Jika laporan keberatan sudah masuk ke Bupati Bintan. Lalu penyampaian keberatan terkait kecurangan, pelanggaran, dan penyimpangan itu terbukti maka cakades yang keluar sebagai peraih suara terbanyak bisa dibatalkan kemenangannya,” katanya.
Pihak yang dapat melakukan pembatalan kemenangan Cakades yang terbukti adanya dugaan kecurangan itu adalah Bupati. Hal itu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
“Dalam Pasal 40 Ayat 8, dalam hal perselisihan hasil pilkades, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan. Namun penentuan penolakan maupun pembatalan itu harus ditelaah secara akurat selama 30 hari kerja,” ucapnya.
Wartawan: Ari
Editor: Roni