Bintan, KepriDays.co.id – Pelaksanaan Pilkades Serentak di 13 desa serta Pergantian Antara Waktu (PAW) Kades di 1 desa memasuki tahapan penyerahan laporan hasil Pilkades ke Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Namun dari belasan desa tersebut, ada satu desa yang Calon Kepala Desa (Cakades) datang ke Kantor Bupati Bintan mengajukan keberatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan mengatakan, pelaksanaan Pilkades Serentak dan PAW telah selesai, namun dalam prosesnya ada satu desa yang terjadi sengketa.
“Pilkades Gunung Kijang terjadi sengketa. Karena salah satu Cakades mengajukan keberatan dan tuntutan ke Bupati Bintan,” ujar Firman saat diwawancarai di Bintan Buyu, Selasa (17/11/2026) kemarin.
Sedangkan terkait masalah tersebut, telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bintan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkades.
Penyampaian pengaduan keberatan atas hasil Pilkades disampaikan paling lambat dua hari setelah laporan BPD diterima oleh Bupati melalui Camat.
Dalam jadwalnya laporan hasil Pilkades dari BPD ke Bupati, dilakukan dari 13 November sampai dengan 23 November.
“Dikarenakan terlebih dahulu laporan hasil Pilkades masuk ke Bupati dari BPD. Maka berkas penyampaian keberatan dari Cakades ke Bupati dapat diterima oleh Bagian Umum Pemkab Bintan,” jelasnya.
Cakades Gunung Kijang yang mengajukan keberatan beserta 10 petitum atau tuntutan terkait perhitungan suara adalah Cakades Nomor Urut 3 Rosalina.
Salah satu tuntutannya adalah agar status suara tidak sah sebanyak 142 suara menjadi sah. Lalu mereka juga meminta dilakukannya Penghitungan Suara Ulang (PSU) dan adanya kelalian panitia. Mereka meminta tuntutan itu dikabulkan.
“Berkas keberatan terkait hasil penghitungan suara di Pilkades Gunung Kijang yang diajukan Rosalina beserta Kuasa Hukumnya, sudah diterima Bagian Umum Pemkab Bintan. Saat ini kami sedang tela’ah,” jelasnya.
Kemudian soal penyelesaian sengketa Pilkades, Firman menambahkan, perselisihan ataupun sengketa Pilkades diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 40 Ayat 8.
Dalam pasal ini dibunyikan perselisihan hasil Pilkades, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari kerja.
Namun penentuan penolakan maupun dilanjutkannya laporan keberatan atas Cakades Rosalina itu, harus ditela’ah secara akurat oleh Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten. Hasil tela’ah itu baru disampaikan ke Bupati. Setelah itu Bupati langsung menerbitkan SK atas penyelesaian sengketa Pilkades Gunung Kijang.
“Dalam penyelesaian sengketa ini juga diatur di Perbup Bintan Nomor 22 Tahun 2026 Pasal 49. Dimana jika keberatan ini diterima dan dilanjutkan, maka Bupati Bintan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) membatalkan Cakades yang menang dan terpilih dalam Pilkades. Kemudian ditunjuk Penjabat (Pj) Kades sampai gelombang pilkades selanjutnya yaitu 2029,” kata Firman.
“Sebaliknya jika ditolak maka Cakades yang menang atau terpilih pada Pilkades Gunung Kijang yaitu Cakades Nomor urut 2 Suparno,” tambahnya.
Sementara bedasarkan tahapan Pilkades, Bupati Bintan Roby Kurniawan akan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan dan Pengesahan Kades Terpilih pada 24 Desember 2026. Lalu melantik Kades terpilih menjadi Kades Definitif pada 15 Januari 2027.
“Untuk pengambilan sumpah dan pelantikan Kades Definitif itu dijadwalkan pada 7-17 Januari 2027. Namun jika tidak ada perubahan pelantikannya dilaksanakan pada 15 Januari 2027,” ucapnya.
Wartawan: Ari
Editor: Roni
