oleh

KUA PPAS 2021 Kota Tanjungpinang Disahkan

Advetorial – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar sidang paripurna nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tanjungpinang TA 2021, Senin (23/11/2020) siang di Gedung DPRD Tanjungpinang Senggarang.

Dalam paripurna tersebut, KUA PPAS APBD 2021 Kota Tanjungpinang disahkan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj Yuniarni Pustoko Weni SH dan Walikota Tanjungpinang Hj Rahma SIP.

Sedangkan dalam pengesahan itu, Weni didampingi Wakil Ketua II Hendra Jaya SIP dan dihadiri 24 anggota DPRD Kota Tanjungpinang, serta kepada OPD dan perwakilannya.

Weni Tanda Tangani KUA PPAS
Weni Tanda Tangani KUA PPAS

Diketahui pada penetapan KUA PPAS APBD TA 2021 ditetapkan untuk target pendapatan daerah Kota Tanjungpinang telah direncanakan sebesar Rp861,71 Milyar. Menurun sebesar Rp.141,11 Milyar atau sebesar 14,07 persen dari sebesar Rp.1,002 Triliun.

Sementara untuk anggaran 2021 ini, perencanaan perkiraan Belanja Daerah terhadap KUA PPAS ditetapkan sebesar Rp.985,51 Milyar. Besaran anggaran tersebut sebagai program kegiatan Pemko Tajungpinang dalam memenuhi target pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dari berbagai bidang.

Seperti sarana dan prasarana dibidang pandidikan dengan sistem prottokol covid-19, peningkatan dan ketahanan dibidang keehatan khususnya dalam mengantisipasi pandemi covid-19.

Selain dari pada itu meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan ketenagakerjaan, penataan dibidang lingkungan, seperti drainase pda wilayah yang rawan banjir/ genangan, penyediaan infrastruktur yang memadai.

Suasana Paripurna KUA PPAS APBD 2021
Suasana Paripurna KUA PPAS APBD 2021

Peningkatan dan pemulihan ekonomi ekonomi kecil dan menengah sejalan dengan pengembangan destinasi siwisata budaya/religi, bahari, dan kuliner daerah, pemenuhan sarana dn prsarana dibidang transportasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia denga tata kelola pemerintahan yang baik. *



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *