Tanjunginang, KepriDays.co.id -Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto melaksanakan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 di Gedung Daerah Provinsi Kepri (07/01/2021) Pukul 08.00 WIB.
Sebelum penyerahan itu, Gubernur meminta agar OPD mempercepat proses penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran.
Bahkan Isdianto tidak ingin DPA yang sudah dibagikan tak terserap dengan baik, jika bisa harus segera terserap sehingga masyarakat bisa merasakannya.
“Anggaran harus segera di serap. Kasihan masyarakat, jangan proses pembangunan terhambat,” katanya.
Sementara untuk diketahui total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp3,986 triliun. Jumlah APBD ini meningkat dibandingkan dengan APBD tahun 2020 sebesar Rp3,957 triliun.
Untuk rincian DPA ke masing-masing OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut, Dinas Pendidikan Rp1,33 triliun, Dinas Kesehatan Rp96,547 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp264 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp213,70 miliar.
Lalu, Dinas Sosial Rp23 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp23,70 miliar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp29,335 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp36,48 miliar.
Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp32,419 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penduduk dan Catatan Sipil Rp17,707 miliar, Dinas Perhubungan Rp55,45 miliar, Dinas Komunikasi dan Informasi Rp21,44 miliar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp21 miliar.
Kemudian, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp15, 8 miliar, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp73 miliar, Dinas Kebudayaan Rp21,371 miliar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp21 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp90,773 miliar, Dinas Pariwisata Rp39,18 miliar.
20. Dinas Energi Sumberdaya Mineral Rp21,35 miliar.
Lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp27,609 miliar, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Rp54,118 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp610,44 miliar, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rp125, 238 miliar, Badab Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp43,19 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp9,9 miliar.
Kemudian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp34,31 miliar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Rp20,26 miliar, Biro Pemerintahan Rp4,712 miliar, Biro Kesejahteraan Rakyat Rp92,168 miliar, Biro Hukum Rp6,134 miliar, Biro Perekonomian Rp3,706 miliar, Biro Layanan Pengadaan Rp5,961 miliar.
Selanjutnya, Biro Pembangunan Rp6,10 miliar, Biro Umum Rp186, 330 miliar, Biro Organisasi dan Korpri Rp6 miliar, Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Penghubung Rp61,562 miliar, Inspektorat Daerah Rp33,181 miliar, Sekretariat DPRD Rp167,83 miliar, RSUD Raja Ahmad Tabib Rp181,75 miliar, RSUD Engku Haji Daud Rp60,12 miliar dan terakhir Dana transfer Rp476 miliar serta Belanja tidak terduga Rp35 miliar.
Penulis: Roni