oleh

Pemerintah Legalkan Nelayan Cantrang Beroperasi, Masyarakat Natuna Merasa Terzolimi

Natuna, KepriDays.co.id-Pemerintah melegalkan kapal Cantrang beroperasi di Perairan Laut Natuna. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 59 tahun 2020. Ini membuat nelayan Natuna merasa terzolimi. Selain itu penggunaan cantrang juga merusak ekosistem laut. Sehingga hasil tangkapan nelayan Natuna berkurang.

Demikian disampaikan Suriwahyudi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN), Kamis (28/1/2021) malam. Oleh karena itu, masyarakat Natuna menolak beroperasinya cantrang. Ini menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat nelayan temptan dan nelayan cantrang.

“Kemaren ade aksi dari Nelayan di Natuna menolak cantrang beroprasi sehinga terjadi konflik antar masyarakat. Nelayan Natuna sempat demo dan beraudiensi ke pihak Kabupaten Natuna namun tidak ade hasilnye mereka sudah bertemu empat kali bang”, ungkapnya.

Menurutnya, perkembangan dari kawan-kawan di Jakarta saat menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih mempertimbangkan segala usulan, keresahan dan masyarakat. Masyarakat nelayan Natuna dan mahasiswa berharap pemerintah meninjau kembali Permen KP Nomor 59 tahun 2020 yang tidak pro ke rakyat dan secara tegas menolak adanya penggunaan alat cantrang.

“Semoga pemerintah provinsi dan pusat meninjau kembali mengenai Permen KP Nomor 59 tahun 20 yang tidak pro ke rakyat dan secara tegas menolak adanya penggunaan alat cantrang beroperasi di wilayah Kepri terutama di wilayah Natuna,” katanya.

Adapun sebelumnya, Permen KP nomor 71 tahun 2016 zaman Mentri Susi melarang adanya cantrang dan trawl. Tapi Mentri Edhi yang malah melegalkan cantrang kembali.Ini yan membuat terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Penulis : Abu/Amri
Editor: Ikhwan



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *