oleh

Dugaan Korupsi Barang Kena Cukai di Bintan, KPK Periksa Kepala BP Bintan di Jakarta

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 terus berjalan.

Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan, Mohd Saleh H. Umar di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilisnya yang diterima Kepridays.co.id, Rabu (31/3/2021).

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa yang bersangkutan di Mapolres Tanjungpinang. Kemudian, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Pulau Bintan yakni Kota Tanjungpinang dan Bintan serta di empat lokasi berbeda di Kota Batam.

Dia belum bisa menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Dia juga mengatakan, bahwa pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Wartawan: Amri

Pendapatan Pajak Turun, KPK Akan Lakukan Evaluasi dengan BP2RD Tanjungpinang

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan melakukan evaluasi khusus dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang. Hal itu dilakukan karena pendapatan pajak daerah di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang turus sekitar Rp200 miliar.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua mengakui bahwa pihaknya belum melihat rinciannya, dibagian mana yang turun dan lain sebagainya.

“Itu nanti akan kami evaluasi khusus dengan BP2RD Kota Tanjungpinang,” ujarnya, Selasa (23/3/2021) kemarin usai rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di Kota Tanjungpinang di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang.

Pemko Tanjungpinang beralasan turunnya pendapatan pajak daerah setempat disebabkan pandemi virus Corona atau Covid-19 yang yang masih berlangsung. Namun pihaknya tetap ingin memastikan apa penyebabnya.

“Itu apa penyebabnya, memang yang paling klasik dampak Covid-19, tapi kami harus lihat lagi betul gak. Nah, itu memang perlu kami evaluasi terus,” ucapnya.

Pihaknya yakin bahwa potensi pajak di Tanjungpinang besar dan juga masih sangat bisa dioptimalkan terutama di 2021 ini.

Dia mengaku belum mengetahui pasti kapan akan dilakukan evaluasi khusus ke BP2RD Kota Tanjungpinang karena pihaknya menfokuskan permasalahan aset terlebih dahulu.

Karena, lanjutnya, dalam rapat yang dilakukan bersama Walikota beserta jajarannya, pihaknya mendengar cukup banyak aset Pemko Tanjungpinang khususnya pihak luar yang menguasai secara tidak sah terutama lahan-lahan.

“Inikan kami lagi fokus aset dulu. Jadi, seperti yang tadi disampaikan terkait aset ini urgen supaya masyarakat melihat bahwa memang koordinasi ini ada hasilnya,” jawabnya.

Jadi, terkait aset ini pihaknya ingin membuktikan bahwa koordinasi yang efektif dan memberikan hasil yang sepadan.

Wartawan: Amri



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *