Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 lalu menimbulkan penolakan diseluruh pelosok negeri. Sangat banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi lainnya dalam rangka membuat agar masyarakat menjadi tenang dan bahkan mau menerima kebijakan tersebut.
Seperti halnya yang dilakukan oleh Polresta Tanjungpinang yaitu dengan membuat FGD dengan mengundang Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, Mahasiswa dan termasuk KAMMI Tanjungpinang serta dihadiri oleh Dinas ESDM Kepri dan Pihak Pertamina.
Dalam FGD tersebut ternyata Kapolres mengajak untuk semua agar menerima kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah terkait kenaikkan BBM Bersubsidi.
Menanggapi pernyataan dari Kapolres tersebut, KAMMI cukup kecewa bahwa institusi penegak hukum seperti Polres malah mengajak berbagai elemen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menambah derita rakyat.
“Kita cukup kecewa mendengar pernyataan tersebut dari bapak Kapolres yang mencoba untuk menggiring agar masyarakat dan mahasiswa untuk mendukung kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Zul selaku Ketua KAMMI Tanjungpinang.
Bahkan, kata Zul, KAMMI sangat tidak bersepakat bahwa harus menerima Kebijakan Pemerintah yang pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
“KAMMI Tanjungpinang bersikap tegas dan konsisten untuk tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi,” ucap Zul.
Sekali lagi, Zul tegaskan bahwa pihalnya tetap menolak dengan tegas Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, mohon untuk segera di evaluasi dan ditarik kebijakannya agar masyarakat tidak mengalami penderitaan yang besar. (*)
Editor: Roni