Oleh :
Teddy Maembong
Ketua LSM Megat Sri Rama
Putra Daerah Dabo Singkep
Gejolak pemisahan Dabo Singkep dari Kabupaten Lingga kembali mencuat, dipicu oleh ketimpangan pembangunan dan distribusi anggaran yang dirasakan oleh warga Dabo.
Meskipun Dabo Singkep memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan jalan umum masih memprihatinkan.
Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp112 miliar, dengan sektor tambang sebagai penyumbang terbesar.
Namun, alokasi anggaran pembangunan yang kembali ke Dabo tidak mencerminkan proporsi kontribusinya. Jalan-jalan utama di Dabo rusak parah, penerangan minim, dan pelayanan publik tidak sebanding dengan perannya sebagai penggerak ekonomi.
Berikut adalah perbandingan kontribusi PAD antara Dabo Singkep dan Daik Lingga:
Wilayah Estimasi Kontribusi PAD Kondisi Infrastruktur
– Dabo Singkep ±60% Jalan rusak, PJU minim, pelayanan publik kurang.
– Daik Lingga ±20% Pembangunan infrastruktur lebih baik
Ketimpangan ini mendorong munculnya aspirasi pemekaran wilayah dari sebagian masyarakat Dabo Singkep. Mereka merasa bahwa dengan menjadi daerah otonom, Dabo Singkep dapat mengelola sumber daya dan pembangunan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Namun, aspirasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk persyaratan administratif dan dukungan politik yang diperlukan untuk proses pemekaran wilayah.
Gejolak di Dabo Singkep mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi di wilayah mereka.
Aspirasi pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi masyarakat Dabo Singkep. ***