Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau
Oleh: Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau
Pendidikan selalu diyakini sebagai jalan emas menuju kesejahteraan. Ia bukan sekadar urusan ruang kelas, guru, dan murid, tetapi juga pondasi pembangunan bangsa. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dalam kerangka inilah, menarik mencermati dua program pendidikan yang berkembang di Kepulauan Riau (Kepri): Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda.
Sekilas, keduanya tampak berseberangan. Sekolah Rakyat identik dengan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, sementara Sekolah Unggulan Garuda mengusung kualitas, daya saing, dan fasilitas modern. Namun, jika ditelaah lebih dalam, keduanya sesungguhnya saling melengkapi. Sekolah Rakyat menutup jurang akses dan menurunkan beban biaya keluarga miskin, sedangkan Sekolah Garuda mempersiapkan SDM unggul untuk menghadapi tantangan global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian pendidikan Kepri dalam lima tahun terakhir cukup menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,59 pada 2020 menjadi 79,89 pada 2024. Angka kemiskinan menurun dari 6,13% menjadi 4,78%, sementara pengangguran terbuka turun dari 6,8% (2023) menjadi 6,39% (2024).
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan bagaimana investasi pendidikan berkontribusi pada daya beli, kualitas hidup, dan ketahanan sosial masyarakat. Sekolah Rakyat misalnya, meringankan beban biaya keluarga miskin sehingga alokasi pengeluaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain. Sedangkan Sekolah Garuda melahirkan lulusan yang lebih siap menghadapi pasar kerja, menekan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan produktivitas daerah.
Kita sering memandang pendidikan hanya dari sisi sosial. Padahal, ia juga motor ekonomi. Pembangunan sekolah, gaji guru, hingga belanja rumah tangga siswa menimbulkan multiplier effect pada ekonomi lokal. Warung sekitar sekolah hidup, transportasi bergerak, penyedia jasa dan usaha kecil bermunculan. Pendidikan, dengan demikian, bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Dalam perspektif teori human capital, investasi di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi teori multiplier effect, setiap rupiah belanja negara di sektor pendidikan akan berlipat ganda manfaatnya bagi masyarakat. Program Sekolah Rakyat dan Garuda adalah bukti nyata penerapan kedua teori tersebut dalam skala lokal.
Meski data ini berasal dari Kepri, pelajarannya berlaku secara nasional. Backlog pendidikan di Indonesia masih tinggi. Rata-rata Lama Sekolah nasional baru sekitar 8,9 tahun pada 2023, artinya rata-rata penduduk Indonesia hanya menamatkan SMP. Padahal, era digital menuntut keterampilan yang lebih tinggi.
Di sinilah Sekolah Rakyat berperan penting sebagai equalizer, memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal karena alasan ekonomi. Sementara itu, Sekolah Garuda menjadi accelerator, mempercepat lahirnya generasi unggul yang bisa bersaing dengan bangsa lain. Kombinasi keduanya memberi arah bahwa pemerataan dan kualitas harus berjalan beriringan. Namun, tentu saja perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Pertama, masih ada kesenjangan kualitas guru. Tidak semua guru di daerah kepulauan memiliki kualifikasi yang sama dengan guru di kota besar. Kedua, infrastruktur pendidikan di pulau-pulau kecil masih terbatas, baik dari segi sarana belajar maupun akses internet. Ketiga, koordinasi antarprogram pendidikan seringkali belum padu, sehingga Sekolah Rakyat dan Garuda berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi maksimal.
Jika tantangan ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan manfaat pendidikan tidak merata. Masyarakat di pulau-pulau terluar akan tetap tertinggal, sementara bonus demografi Indonesia yang puncaknya diprediksi terjadi pada 2030 bisa terlewat begitu saja.
Untuk menjawab tantangan ini, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan keberlanjutan pendanaan dan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah kepulauan. Kedua, peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan, sertifikasi, dan insentif khusus bagi guru di wilayah terpencil. Ketiga, perlu ada integrasi kurikulum Sekolah Rakyat dan Garuda dengan kebutuhan industri lokal, sehingga lulusan tidak hanya pintar di kelas, tetapi juga siap kerja.
Selain itu, kolaborasi multipihak sangat penting. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dunia usaha dapat dilibatkan dalam penyediaan magang dan beasiswa, sementara perguruan tinggi bisa berperan sebagai mitra riset dan pendampingan. Dengan cara ini, pendidikan benar-benar menjadi ekosistem yang menghubungkan ilmu, keterampilan, dan lapangan kerja. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda membuktikan bahwa pendekatan inklusif dan unggul bisa berjalan berdampingan. Sekolah Rakyat menekan angka kemiskinan hari ini, sementara Sekolah Garuda menyiapkan daya saing esok hari.
Bagi Indonesia, pelajaran dari Kepri ini penting. Jika ingin menjadi bangsa yang sejahtera dan berdaulat, kita tidak boleh membiarkan anak-anak tertinggal hanya karena status ekonomi. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama.
Singkatnya, pendidikan bukan hanya instrumen sosial, melainkan juga mesin ekonomi. Jika dikelola dengan baik, ia akan menghasilkan generasi emas yang tidak hanya cerdas, tetapi juga produktif dan berdaya saing. Dan pada akhirnya, pendidikanlah yang akan mengantarkan bangsa ini menuju cita-cita besar: Indonesia Maju yang inklusif, adil, dan sejahtera. (*)