Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza atau LIS-RAJA, disebutkan mewariskan 2 masalah besar oleh pemerintah sebelumnya.
Hari Senin 3 Maret 2025 ini adalah hari perdana bagi keduanya bertatap langsung dengqn ribuan ASN Pemko Tanjungpinang. Meski sudah dilantik sebagai Wako dan Wawako oleh Presiden Prabowo di istana negara pada tanggal 20 Februari lalu, semua Kepala daerah se Indonesia harus mengikuti kegiatan retret di Magelang.
“Alhamdulillah hari Sabtu Wako dan Wawako sudah kembali ke Tanjungpinang. Ditengah program efisiensi yg digaungkan oleh Presiden Prabowo, maka Pak Lis-Raja juga diwariskan 2 masalah besar oleh pemerintah sebelumnya,” kata Maskur Tilawahyu MH yang merupakan tokoh politik dan mantan anggota legislatif Tanjungpinang.
Maskur menjelaskan, pertama tentang hutang ratusan Miliaran Rupiah dan kedua tentang banyaknya honorer yang tidak lulus PPPK, dikarenakan dibatasinya jumlah quota oleh Pemko Tanjungpinang sebelum ini.
“Hal ini tentu sangat mengganggu visi misi BERBENAH yang harusnya langsung dieksekusi oleh Pak Lis dan Raja. Menyikapi 2 hal besar atas akibat kinerja buruk pemko sebelum ini, maka perlu dilakukan beberapa hal,” ujar Maskur.
Sedangkan terkait hutang ratusan miliar, Maskur melanjutkan, Pak Lis perlu melakukan audit investigatif untuk memastikan faktor buruk kinerja, dan siapa yang bertanggungjawab atas hutang tersebut.
“Harus ada vonishmen terhadap kelalaian ini. saya tak mau menyebut tunda bayar, karena kalau tunda bayar, maka hanya menunda bayar dari 2024 ke 2025 dengan kepastian uang yang sudah tersedia dan kode rekening pembayarannya sudah dicantumkan pada APBD 2025,” kata Maskur.
Yang terjadi sekarang, lanjut Maskur, justru tidak jelas ketersediaan dana dan tidak ada kode rekening untuk pembayaraan hutang tersebut. Ini menunjukkan TAPD tak profesional dalam penganggaran.
Dengan dilakukan audit, maka dapat ditelusuri kebenaran dan manfaat kegiatan yang terhutang tersebut, apakah benar untuk masyarakat atau ada kepentingan lain.
“Kalau sudah ada hasil auditnya maka Wako dan DPRD dapat duduk bersama untuk mempercepat APBD Perubahan guna pembayaran hutang tersebut,”
Untuk yang kedua terkait banyaknya honorer yang tidak lulus PPPK, kata Maskur, harus dilakukan invetigasi mengapa dan siapa yang membatasi formasi tersebut serta membolehkan honorer ikut test diluar tempat honorer itu mengabdi, yang mengakibatkan honorer senior dikalahkan oleh honorer yang baru ikut.
“Investigasi ini untuk memastikan kesengajaan siapa yang menyebabkan hal ini terjadi. Padahal tujuan dari Kemenpan adalah memastikan seluruh honorer diangkat menjadi PPPK, artinya harusnya quota yang disiapkan oleh Pemko tidak boleh kurang dari jumlah formasi honorer yang ada di Pemko Tanjungpinang,” terang Maskur.
Oleh karena itu, terakhir Maskur mengatakan, Pak Lis diharapkan segera berkoordinasi dengan Kemenpan agar semua yg tidak lulus tersebut, agar dapat diangkat sebagai PPPK Pemko Tanjungpinang.
“Dua hal ini sebagai peninggalan buruk kinerja Pemko tentu sangat menggangu program dalam visi misi Lis Raja. Mari kita dukung pemerintah Lis Raja. Tanjungpinang diuntungkan karena Lis Raja orang yg sangat berpengalaman mengelola Pemko Tanjungpinang. Pak Lis sudah satu periode menjadi Walikota dan puluhan tahun di DPRD. Sementara pak Raja Ariza pernah satu tahun menjadi Penjabat Wako Tanjungpinang serta puluhan tahun sebagai ASN senior. Tentu kemampuan mereka tidak diragukan lagi,” kata Maskur.
Editor: Roni