Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (19/11) malam.
Dalam paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang sepakat untuk KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp946,76 miliar, dengan rincian PAD sebesar Rp274,70 miliar, pendapatan transfer Rp671,81 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp243,6 juta.
Kemudian, belanja daerah direncanakan sebesar Rp978,03 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp65 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp33,72 miliar.
Lis pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan KUA dan PPAS 2027.
Menurutnya, kesepakatan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kesepakatan KUA dan PPAS bukanlah sekadar pemenuhan tahapan administrasi penganggaran, melainkan komitmen dan tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Lis menegaskan, kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan menuntut seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia meminta perangkat daerah tidak hanya bergantung pada alokasi APBD, tetapi juga aktif membaca peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui perencanaan program yang berkualitas dan terukur.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi keterbatasan gagasan, dan keterbatasan fiskal tidak boleh mematikan inovasi. Justru dalam situasi inilah kemampuan kepemimpinan, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi setiap perangkat daerah harus dibuktikan,” tegasnya.
Lis pun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan pembenahan sistem pengelolaan pendapatan, mulai dari pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Optimalisasi PAD bukan berarti sekadar menambah beban pajak dan retribusi kepada masyarakat. Yang harus kita bangun adalah sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, adil, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Terakhir, Lis berharap kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2027, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap program dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Roni
