oleh

Aktivitas Semu Pemda Kepri dalam Penerapan E-Government

Oleh:
EKI DARMAWAN, S.Sos, M.I.P
(Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.

Dari tahun ke tahun ada saja kepala daerah yang kedapatan korupsi. Catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, paling tidak menggambarkan mendesaknya inovasi pengawasan terhadap kepala daerah. Tjahjo menyebut selama tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah terjerat kasus hukum, 313 kepala daerah diantaranya terlibat kasus korupsi.

Karena itu pula penerapan e-Government dianggap jadi obat mujarab untuk menekan perilaku korupsi pimpinan daerah. Lewat sistem pemerintahan elektronik, proses birokrasi nantinya memang terpangkas, pengawasan pemerintah pun dapat dilakukan lebih sistematis dan ketat dalam menutup kesempatan menyelewengkan anggaran.

Meski begitu, perubahan dari sistem pemerintahan yang manual ke digital diyakini akan tidak akan mengurangi antusiasme masyarakat untuk jadi kepala daerah, termasuk mereka para pencari peluang buat memperkaya diri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.