oleh

Kota Tanjungpinang Jadi Prioritas Penanganan Pemukiman Kumuh 2018

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Bappelitbang Kota Tanjungpinang menggadakan rapat tentang Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman Tahun 2018 dan 2019 yang sumber dananya dari APBN, APBD Pemerintah Provinsi Kepri dan Kota
Tanjungpinang, Selasa (24/4/18) di Ruang Rapat Utama Kantor Bappelitbang Kota
Tanjungpinang.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, diikuti oleh Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Randal Provinsi Kepri, Satker PKP Provinsi Kepri, PLP Kepri, PSPAM Kepri, Satker Penyedia Perumahan, PBL Kepri, PKP Kepri, Kotaku, Pengusaha, dan dinas terkait itu, membahas evaluasi serta keterpaduan program penangganan kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza mengatakan, penangganan kawasan kumuh ini sebenarnya harus dimulai dengan membangun komitmen masyarakat maupun pemerintah minimal satu tahun seiring berjalannya perencanaan, sehingga apa yang menjadi target penangganan kawasan kumuh bisa berjalan dengan baik.

“Kalau komitmen semua pihak sudah terbangun, maka segala aspek yang terkait dalam penangganan kawasan kumuh bisa ditanggani secara terpadu,” ungkapnya.

Kemudian, Raja Ariza juga menyarankan agar Kementerian PU menciptakan sistem penangganan rumah pantai atau pesisir. Sebenarnya pembangunan rumah diatas air termasuk jalan yang harus diperlajari
adalah bagaiamana sistem pembangunan tapak atau pondasinya, agar bangunan tersebut kuat.

“Model pancang dan jenis tanah harus disesuaikan, jika kontruksinya tepat, maka akan kuat menahan beban,” tambahnya.

Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan 32 lokasi di Indonesia sebagai prioritas
penanganan pemukiman kumuh tahun anggaran 2018.

Dari 32 lokasi, terpilih 12 lokasi termasuk Kota Tanjungpinang menjadi prioritas yang akan dijadikan ploting untuk program keterpaduan infrastruktur pemukiman kumuh tahun anggaran 2018.

“Dari dua belas kawasan yang sudah terpilih, Kota Tanjungpinang bakal menjadi contoh atau pionir untuk penanganan wilayah-wilayah kumuh yang ada di daerah lainnya,” ujar Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi I Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman Dirjen Cipta Karya
Kementerian PUPR, Bhima Dhananjaya.

Menurutnya, penangganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari sinergi perencanaan, keterpaduan program, sumber pendanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pemantauan dan evaluasi kinerja.

Namu n ini juga harus didasari dukungan, komitmen, peran aktif, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, penangganan pemukiman kumuh lebih fokus, terintegrasi dan terncana secara terpadu, agar tujuan program Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mengurangi dan merubah wajah kawasan-kawasan pemukiman kumuh yang ada di Indonesia dapat terwujud.

“Tahun ini program keterpaduan infrastruktur di Kota Tanjungpinang, kita fokuskan di kawasan Kampung Bugis dan Tanjung Unggat. Kami ingin melihat bagaimana keterpaduan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bagaimana penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan sistem penyediaan air minum, hingga penyehatan lingkungan pemukiman,” katanya.

Kemudian, dia berharap, penuntasan kawasan ini tidak hanya berasal dari APBN saja, tapi juga dapat melibatkan dari berbagai stakeholder, multi sektor maupun multi pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang akan lebih baik lagi.

“Jika ada partisipasi dari pihak CSR, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik,” paparnya.

Sementara, Kepala Bapppelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi menuturkan untuk penanganan kawasan kumuh, Pemko telah
membentuk tim koordinasi kelompok kerja pembangunan perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi Kota Tanjungpinang yang didasari atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Regional Nomor 23/D.VI/02/2018 [1].

“Kami juga telah membentuk forum CSR Kota Tanjungpinang. Selama ini, dalam pembahasan musrembang hanya ada desk ekonomi, social budaya, dan infrasturktur. Namun tahun ini, kita sudah membuat inovasi menambah desk CSR, sehingga ada beberapa program yang perlu bantuan dari CSR, kita dorong dengan CSR,” jelasnya. (RNN)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *