oleh

Iyai dan Rahma “Berbalas Pantun” Soal Surat Pengunduran Diri

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang nomor urut satu Rahma menanggapi statmen Ketua BP Pemilu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tim Advokasi Rahma, Agung Wiradarma mengatakan statmen yang disampaikan Syahrial tentang penggunduran diri Rahma dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mendapat rekomendasi DPC PDIP, tidak mendasar.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat 1 yang disampaikan Syahrial itu mengatur tentang pemerintah daerah tidak ada hubungan dengan Pilkada. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban kepala daerah.

“Kami akan sikapi, artinya (Syahrial) memberi pernyataan yang tidak benar untuk dikonsumsi publik, artinya ini termasuk pembodohan publik,” tegasnya saat gelar jumpe pers, Senin (30/4).

Selain itu, dia mengatakan, Rahma telah masukan surat pengunduran diri ke DPRD Tanjungpinang pada (21/2/2018) lalu. Dalam surat tersebut, disampaikan kepada DPRD Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang dan DPC PDIP Tanjungpinang untuk menindak lanjuti.

“Jadi kalau Syahrial bilang Rahma tidak pernah meminta surat pemberhentian, secara tegas hal itu kami bantah,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, terkait surat pengunduran diri Rahma yang dititip ke penjaga sekretariat dinilai melanggar SOP, merupakan alasan yang dibuat untuk mencari kesalahan Rahma. “Itu mengada-ngada,” katanya.

Menurutnya, sebelum menyerahkan surat pengunduran diri Rahma dari anggota PDIP, dia sudah berkomunikasi dulu dengan Ketua DPC PDIP Sukandar.

Dari arahan Sukandar lanjutnya, surat tersebut langsung dititipkan ke penjaga sekretariat Untung.

“Saya ada bukti percakapan antara saya dengan Pak Sukandar, karena pada Minggu (7/1/2018) kami sudah mendatangi ke rumah Pak Sukandar untuk menyerahkan surat, tapi beliau tidak ada kediamannya, lalu saya berkomunikasi dengan beliau meminta petunjuk, beliau menyarankan untuk menitip surat ke Pak Untung,” tukasnya.

Sementara sebelumnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang menyarankan Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma untuk mengurus sendiri surat permohonan rekomendasi atau pengantar pemberhentian sebagai anggota DPRD Tanjungpinang ke DPP PDIP.

“Bukan meminta tapi menyarankan, agar beliau sendiri yang mengurus sampai ke DPP, agar tidak terjadi fitnah lagi,” ungkap Ketua Fraksi PDIP Muhammad Syahrial, Minggu (29/4).

Dia mengatakan, usulan DPC PDIP Tanjungpinang melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kepri tentang pemberhentian Rahma ke DPP ditolak.

“Karena tidak ada surat permohonan (permintaan / permohonan kepada PDI Perjuangan terkait pengunduran diri sebagai anggota DPRD Tanjungpinang dari PDI Perjuangan), sehingga dikembalikan kepada DPC,” ucapnya.

Yang ada, kata Syahrial, hanya surat pengunduran dari anggota PDIP Tanjungpinang. Namun, dalam surat tersebut tidak menyebutkan alasan pengunduran diri

Pihaknya, menyayangkan surat pengunduran diri tersebut hanya dititip melalui penjaga kantor.

“Seharusnya berdasarkan SOP internal partai surat masuk dan keluar partai tidak dititipkan begitu saja melainkan diserahkan kepada ketua dan sekretaris DPC minimal pengurus DPC,” ujarnya. (RNN)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *