oleh

DPRD Kepri Gelar Paripurna RAPBD 2019, Ini Saran Fraksi Untuk Pemprov Kepri

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Paripurna mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.

Saproni mewakili Fraksi PDIP berharap proses penyusunan APBD agar diatur oleh undang-undang. Kemudian Asmin Patros dari Fraksi Golkar mendesak agar pendapatan daerah lebih merata. Selain itu permasalahan BPJS Kesehatan juga diminta agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah kebawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS.

“Untuk bidang pendidikan agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri. Kemudian Gaji Guru honorer SMA/SMK awalnya 1 juta perbulan, menjadi 2 juta perbulan untuk tahun ini belum terealisasi, diharapkan tahun 2019 menjadi prioritas dan terealisasikan,” katanya.

Golkar juga meminta agar Pemprov Kepri Mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yg memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri.

Sedangkan Fraksi Demokrat Plus melalui Wan Norman mengatakan biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi. Kemudian program dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain.

Sementara Yusrizal Fraksi Hanura Plus mengatakan sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, pihaknya akan menaikkan gaji honorer Prov Kepri di tahun 2019.

“Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN,” katanya.

Kemudian pada tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang, anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan.

“Adanya pembangunan sport hall menurut hemat kami, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah, saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019,” katanya.

Kemudian dia juga meminta agar pemprov kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Fraksi PKS-PPP sebagaimana disampikan Ing Iskandarsyah meminta PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri,” katanya.

Terakhir Fraksi Kebangkitan Nasional Sirajudin Nur mempertanyakan ke Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi PAD kepri sejauh ini.

“Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit, kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Selanjutnya, Pemprov Kepri harus melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah. BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya.

Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).

Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. (*)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *