oleh

Komisaris dan Dirut PT. PRP Tanjungpinang Jadi Tersangka?

Tanjungpinang, Kepridays.co.id – Polda Kepri melakukan konferensi pers kasus tindak pidana lingkungan hidup yang ditemukan di PT Panca Rasa Pratama (PRP) Tanjungpinang, Sabtu (02/3).

Kabid humas Polda Kepri, Kbp Drs S. Erlangga didampingi oleh Dir Reskrimsus Polda Kepri Kbp Pol. Rustam Mansur dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Juleigtin Siahaan saat pres rilis di media center Bidang Humas Polda Kepri, Sabtu (02/03/19) menguraikan kasus tersebut. Menurutnya dua orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut yakni komisaris Perusahaan tersebut BD dan Direktur Utama PT PRP yakni RS.

“Tim menemukan fakta bahwa adanya limbah yang berserakan di area perusahaan dan menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas, Perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) atau tidak memiliki izin TPS” katanya.

Erlangga menjelaskan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pengecekan PT. PRP yang beralamat di Kilometer 8 jalan DI Panjaitan Air Raja, Tanjungpinang ditemukan bahwa kegiatan PT. PRP adalah memproduksi teh prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman canbo serta kecap asin chez’s.

“Adanya air yang digunakan untuk perusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di jalan Engku putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa,” imbuhnya.

Pemeriksaan Polda Kepri kembali dilakukan dan ditemukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi PT. PRP,

Dikarenakan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA sehingga dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3.

“Pada hari senin tanggal 25 Februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT. PRP” tambah Erlangga

Adapun barang bukti yang diamankan berupa Kaleng bekas sebanyak 7 kaleng kecil dan 16 kaleng besar, 17 ember plastik bekas tempat cat, 3 drum berisi oli bekas, 4 jirigen berisi oli bekas, 2 jirigen kosong dan 1 drum glasswool / limbah terkontaminasi.

Adapun Pasal yang dikenakan yakni pasal 102 setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1Milyar dan paling banyak Rp3 Milyar.

Dikatakan Erlangga, dari hasil pemeriksaan nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab, kita mendapatkan laporan dari masyarakat, dan masyarakat memberikan masukan ke kita tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti fakta nya,” tutupnya. (*)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *