Tanjungpinang, Kepridays.co.id– Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tanjungpinang menuai polemik. Banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah sesuai zonasinya.
Hal ini pun mendapatkan perhatian dari DPRD Tanjungpinang. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas karut marutnya sistem zonasi PPDB.
“Jangan sampai gara-gara sistem zonasi ini ada anak kita yang tidak sekolah. Harus sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Pemerintah harus Carikan Solusi,” katanya, Kamis (5/7/19).
Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pihaknya sudah memanggil Dinas Pendidikan untuk RDP di DPRD Tanjungpinang. Namun pihak Disdik belum bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Mereka masih meminta tempo untuk mencarikan solusinya.
“Mereka janji akan bertanggung jawab mencarikan solusinya,” katanya.
Menurutnya, usulan-usulan pembangunan unit sekolah baru pernah disampaikan ke Pemko Tanjungpinang oleh DPRD namun belum banyak yang direalisasikan. Terutama di kawasan Tanjungpinang Timur, karena jumlah penduduk meningkat tajam.
“Kita di Tanjungpinang timur kekurangan sekolah. Dengan kapasitas 32 orang per kelas dengan sekolah yang ada itu banyak yang tidak tertampung. Makanya solusinya bangun sekolah baru agar ini tak terulang setiap tahun,” katanya.
Menurutnya di Tanjungpinang Timur Pemko banyak memiliki lahan yang bisa dibangun sekolah baru. Seperti lahan depan Aston, lahan dekat SMK Negeri 4 dan Kawasan Hanjoyo Putro dan lainnya. Namun sampai saat ini pembangunan USB masih belum terealisasi dengan baik.
“Dulu kenapa Pemko mau bangun gedung wanita saya tidak setuju. Bahkan saya di demo ibu-ibu. Karena saya tahu yang lebih penting untuk dibangun untuk kita yakni sekolah. Kalau dulu usulan bangun sekolah didengar, masalah ini (kekurangan daya tampung) sudah selesai,” katanya
Dia pun berpesan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang memikirkan penambahan USB tersebut agar cepat direalisasikan. Bila tidak pasti masalah serupa akan terulang setiap penerimaan siswa baru. (Ikhwan)