Categories: KEPRI TANJUNGPINANG

Ahli: Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Perumahan DPRD Natuna, Kejati Kepri Melawan Hukum

Tanjungpinang, KepriDays.co.id-Sidang Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri atas dugaan mengkraknya kasus korupsi pengadaan perumahan Anggota DPRD Natuna kembali digelar, Rabu (9/10/19) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Sidang tersebut dengan agenda pembuktian termasuk mendengarkan keterangan saksi ahli, Hery Firmansyah yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Saksi ahli terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan saksi. Saat memberikan saksi, ia menegaskan penyidikan kasus korupsi harus cepat dilakukan. Apabila mangkrak, maka dapat dikategorikan sebagai penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum.

Menurutnya, penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) merupakan kewenangan lembaga yang menerbitkan.

“Namun, harus ada koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain,” kata Hery Firmansyah yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta tersebut aaat menjadi saksi ahli yang diajukan MAKI dalam sidang.

Ia menjelaskan, hal itu untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan perwakilan KPK sebagai termohon II dalam sidang praperadilan atas mangkraknya penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna senilai Rp 7,7 miliar.

Penuntasan kasus korupsi harus memiliki kepastian hukum dan menyangkut hak asasi. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum, termasuk upaya praperadilan untuk menguji kinerja penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.

“Praperadilan adalah audit kinerja penegak hukum untuk terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” tegasnya.

Sementara, Pandapotan yang mewakili BPKP Kepri selaku termohon IV mempertanyakan kewenangan mereka sebagai auditor yang sering diminta aparat penegak hukum. Dia mempertanyakan apakah BPKP berwewenang melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi.

“BPKP memenuhi kompetensi dan berwewenang melakukan audit,” ucapnya.

Usai sidang, Koordinator MAKI Boyamin Saiman selaku pemohon menerangkan bahwa Kajati Kepri sebagai termohon I dalam perkara tersebut telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 039 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pasal 24 dalam peraturan tersebut menyatakan pemenuhan melengkapi petunjuk oleh penyidik dibatasi selama 14 hari. Namun, hingga kini penyidik belum selesai memenuhi petunjuk penuntut dan berkas juga belum diserahkan kembali oleh penyidik kepada penuntut.

“Ternyata, berkas perkara saat ini masih ngendon di penyidik. Lah, ini gimana ceritanya, kok batas waktu 14 hari terlampaui hingga lebih dari 120 hari,” katanya dengan keheranan.

Selain itu, Kajati Kepri juga melanggar Pasal 46 Peraturan Jaksa Agung, yaitu penuntut dibatasi waktu 120 hari untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila penyidik tidak melengkapi petunjuk dan tidak mengembaikan berkas perkara kepada penuntut.

Kejati Kepri nampaknya juga terbiasa melampaui batas waktu yang ditentukan atau expired dalam menangani perkara korupsi. Ini jelas berbanding terbalik dengan kenyataan kuasa hukum Kejati yang mempermasalahkan expired SKT MAKI.

“Makanya, jangan suka mempermasalahkan expired orang lain, karena Kejati Kepri sendiri juga banyak expired dalam menangani perkara korupsi,” katanya tersenyum.

Ia mengaku yakin mampu membuktikan bahwa Kejati Kepri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah sebagaimana dalil permohonan.

Untuk itu, diharapkan hakim Guntur Kurniawan mengabulkan gugatan dan memerintahkan Kejati Kepri untuk mempercepat penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna tersebut.

“Putusan hakim adalah untuk mendorong Kejati Kepri berlari kencang. Jangan hanya klaim perkara masih jalan, tapi hanya jalan di tempat,” tegasnya.

Dalam sidang ini juga, lanjutnya, terungkap bahwa jaksa penyidik di Kejati Kepri ternyata sudah melimpahkan berkas perkara tersangka tindak pidana korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pertengahan Mei 2019.

Namun pada 27 Mei 2019, JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, karena dinyatakan belum lengkap dan disertai petunjuk untuk dilengkapi penyidik.

“JPU memberikan petunjuk kepada penyidik untuk memeriksa saksi dan saksi ahli terkait detail pertanggungjawaban masing-masing tersangka,” ucapnya menjelaskan.

Ditempat yang sama, jaksa dari Kejati Kepri, Sukamto mengungkapkan, alasan pihaknya belum melimpahkan berkas penanganan perkara korupsi tersebut ke pengadilan karena masih butuh keterangan tambahan dari ahli.

“Perkara ini sudah proses pemeriksaan dari penyidik ke JPU atau tahap satu. Tapi dari JPU dikembalikan lagi ke penyidik, untuk dilengkapi berkasnya,” katanya usai sidang.

Dalam sidang praperadilan, Dia juga mengatakan bahwa penyidik Kejati Kepri juga tidak pernah menerbitkan SP3 dalam kasus tersebut.

“Penyidik tidak ada batas waktu atau kadaluwarsa dalam melakukan penyelidikan penanganan tipikor,” jelasnya.

Diketahi, pembuktian dari pihak pemohon sudah selesai dan sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (10/10/19) pagi.

Wartawan: Amri
Editor: Ikhwan