oleh

Dua Fraksi Walk Out, DPRD Kepri Tetap Lanjutkan Tiga Agenda Rapat Paripurna

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Meskipun ada 2 (dua) fraksi yakni fraksi Gerindra dan fraksi Harapan (Hanura-PAN) melakukan aksi walk out karena menganggap agenda tidak sesuai dengan langkah-langkah yang semestinya, namun Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak tetap melanjutkan 3 (tiga) agenda tersebut di Gedung DPRD Kepri Dompak Tanjungpinang, Senin, (14/10) kemarin.

Aksi walk out itu diawali perdebatan pada agenda pertama yaitu Menyepakati Peraturan DPRD Kepri nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua peraturan DPRD Kepri nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib (tatib) DPRD periode 2014-2019, sebagai pedoman tugas dan fungsi DPRD Kepri periode 2019-2024, sebelum Tatib DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024 ditetapkan.

Sebagai anggota dewan, tentu semua fraksi sudah mengetahui agenda ke 2 dan ketiga, dimana pada agenda kedua yaitu Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (AKD) Kepri masa jabatan 2019-2014.

Inilah awal mula terjadi perdebatan, dimana fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Onward Siahaan dan dari fraksi Harapan melalui juru bicaranya Uba Ingan Sigalingging yang menyatakan tidak setuju.

Hal ini dikarena apabila akan dilakukan pembentukan AKD, maka sesuai aturan harus dilakukan penetapan tatib dahulu. Sedangkan pada agenda ketiga baru sampai pada Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan melaksanakan pembahasan Tatib tersebut termasuk kode etik DPRD, Tata Beracara Badan Kehormatan dan SOP.

“Selesaikan Tatib DPRD Kepri periode 2019-2024 dulu, baru AKD bisa kita lanjutkan,” kata Onward Siahaan.

Setelah mengemukaan berbagai rujukan dasar hukum dari Keputusan Mendagri nomor 161. 21/3361 tahun 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan DPRD Kepri yakni menunjuk kepada pengangkatan DPRD Kepri 2014-2019 dan Peraturan Tatib DPRD Kepri nomor 1 tahun 2014 besera butir-butirnya.

Kemudian Uba Ingan Singalingging mengatakan dari fraksi Harapan memberikan pendapat dan saran tetap berpendapat peraturan Tatib DPRD Kepri nomor 1 tahun 2014 hanya berlaku bagi keanggotaan DPRD periode 2014-2019, dan tidak bisa diberlakukan untuk anggota DPRD periode 2019-2014.

“Saran kami, terhadap pembentukan seluruh AKD yang bersifat tetap selain pimpinan DPRD, agar terlebih dahulu menunggu pengesahan peraturan Tatib DPRD Kepri yang baru. Mengingat pembentukan AKD yang nantinya menjadi dasar seluruh rangkaian kedinasan dan mengandung pertanggungjawaban hukum di kemudian hari, fraksi Harapan secara tegas tidak akan mengikuti paripurna ini hingga selesai jika hal ini dipaksakan diluar hukum dan aturan yang ada,” ujar Uba Ingan.

Namun ketidaksetujuan tersebut dianggap tidak sesuai oleh Ketua Jumaga dengan membaca aturan yang menyebutkan bahwa pembentukan AKD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

“Kita di sini berkumpul, jadi fraksi-fraksi yang sudah diumumkan oleh ketua sementara sudah punya hak dan dasar untuk mengirimkan namanya di dalam pembentukan AKD,” kata Jumaga.

Pernyataan Jumaga didukung oleh Sahat Sianturi yang dibenarkan Jumaga, bahwa pada tanggal 10 Oktober sudah ada rapat pimpinan fraksi dan konsultasi ke Kemendagri.

“Kami sebagai tim perumus memang kurang memahami hasilnya, namun setelah dilaksanakan rapat pimpinan fraksi, yang hasilnya bahwa hari ini meminta persetujuan tatib yang lama untuk dipakai dan sekaligus merobah dari tim perumus menjadi pansus sekaligus menetapkab AKD. Ini yang kami ketahui,” kata Sahat Sianturi.

Disamping Sahat Sianturi, Teddy Jun Askara juga memperkuat dengan mengatakan bahwa kemarin ada rapat bersama pimpinan eisepakati. Kemudian tadi ada pandangan diminta selesaikan dulu tatib dulu.

“Saya mengharapkan teman-teman fraksi cobalah hormati dulu paripurna ini, dan hormati juga kesepakatan kita bersama pimpinan yang mengatakan pada hari ini kita menentukan AKD. Hasil konsultasi kita ke Kemendagri teman-teman fraksi, mengatakan boleh dibentuk AKD walau Tatib kita periode 2019-2024 belum selesai,” kata Teddy.

Karena Jumaga tetap melanjutkan paripurna, akhirnya fraksi Gerindra dan fraksi Harapan melakukan walk out. Kemudian paripurna dilanjutkan hingga selesai ketiga agenda.

Wartawan: Munsyi Untung
Editor: Roni


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *