oleh

Sturman: Polemik Natuna Itu Tugasnya Pemerintah, Masyarakat Jangan Terlalu Pusing

Tanjungpinang, KepriDays.co.id–Klaim China atas perairan Laut Natuna Utara menjadi sorotan publik. Bahkan Presiden RI Joko Widodo juga sampai berkunjung ke Natuna.

Angota DPR RI dapil Kepri Mayjen TNI MAR (Purn) Sturman Pajaitan mengatakan masalah tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu terlalu pusing dengan masalah tersebut. Apalagi sampai berkomentar berlebihan di media sosial sehingga situasi semakin panas.

“Sikap masyarakat tak usah pusing, karena itu tugas pemerintah. Saat ini sedang didiskusikan secara luar biasa. Jadi rakyat ngak usah pusing, biarkan aparat dan pemerintah yang melaukan itu sesuai tugas tangtanggung jawabnya. Diplomasi harus ditingkatkan, karena alasan dasar batas teritorial itu negera memiliki versinya masing-masing,” kata Sturman saat melaukan reses di warung kopi KKS jalan RHF batu 8, Tanjungpinang, (07/01/2020).

Ia mengatakan, mereka di komisi 1 bersama TNI mendukung betul kebijakan pemerintah untuk mempertahankan bahwa itu adalah wilayah Indonesia, dan jangan sampai tidak ada negosiasi dengan negera lain untuk wilayah kita. Namun perlu diplomasi yang baik agar mendapatkan solusi yang terbaik.

“Jangan sampai terjadi perang. Jadi dimaksimalkan diplomsi antara masing-masing pemerintah. Saat ini, lanjut Sturman, pihak keamanan laut dan kementrian kelautan dan perikanan dalam menghadapi aksi pencurian ikan di laut natuna akan menyelesaikannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sebagai anggota Komisi 1 bidang kementrian luar negeri, kementrian pertahanan, kominfo dan intelijen, Sturman juga tetap mendengarkan, menyerap dan menyampaikan sesuai aspirasi masing-masing.

“Walaupun tidak semua dapat saya kerjakan karena saya di komisi tertentu, namun bisa saya sampaikan kepada teman-teman di komisi lain yang berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan,” terangnya.

Dari beberapa yang disampaikan hari itu selain yang tertulis diatas, Sutrman menambahkan, ada juga diantaranya, pembangunan Tanjngpinang yang harus jadi perhatian pemerintah jangan sampai terjadi banjir seperti di tampat lain lampu jalan, kesulitan akses internet di Hinerland, warnet gratis, dan lainnya.

Ada juga yang meminta ada lahan terntentu yang kalau bisa mereka diberikan hak tersebut seperti mereka yang tingal di lahan cagar budaya yang tidak boleh disertifikatkan, termasuk di kawasan hutan lindung.

“Tapi itu saya tidak dapat menjawab langsung, namun saya sampaikkan ke pemerintah. Apapun jawaban pemerintah nanti akan tetap saya sampaikan ke pemerintah,” kata Sturman.

Wartawan : Munsyi Untung
Editor: Ikhwan



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *