oleh

Tak Gubris Permintaan RDP Kasus Dugaan Gelar Palsu Dirut BUMD, Ini Tanggapan Ketua DPRD Tanjungpinang

Tanjungpinang, KepriDays.co.id-Hariyun Sagita, pelapor dugaan penggunaan gelar palsu yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, Fahmi, mengaku kesal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang. Pasalnya permintaan RDP masalah itu, tak digubris dewan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan RDP karena kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.

“Inikan Kasat Reskrim sudah menerima suratnya dan bahkan tinggal dilakukan pemanggilan saksi, maca mana pula ceritanya sama DPRD lagi. Apalagi yang mau ditangani DPRD kalau sudah ditangani polisi, polisi lah yang lebih tau kalau sudah gitu,” ujar Weni, Kamis (4/6/2020) saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon.

Seharusnya, sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian si pelapor dudukkan dulu permasalah tersebut bersama Pemko, Inspektorat ataupun DPRD Tanjungpinang.

Dia menegaskan, permasalahan itu sudah masuk ke ranah hukum, kenapa lagi harus ke DPRD. Kalaupun harus menerima suratnya dan disposisi ke Komusi II dan pihaknya akan mengembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan Inspektorat. Mereka nanti yang ikut memutuskan di situ.

“Kalaupun, misalnya mereka (pelapor) harus memaksakan diri bertemu (RDP) bersama DPRD kan sudah saya disposisikan ke Komisi II tetapi tetap saja tidak boleh lagi DPRD membuat pernyataan apa-apa. Kan ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi kami tidak bisa ikut campur, tak bisa ikut nasehat, tak boleh,” ucapnya.

Sebenarnya, surat yang dikirim pelapor kepihaknya sudah ditanggapi Wakil Ketua I dan II DPRD Tanjungpinang.

Wartawan: Amri
Editor: Ikhwan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.