oleh

Tersandung Korupsi, Asril Oknum PNS Batam Jalani Sidang Perdana di PN Tanjungpinang

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang juga mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Asril menjalani sidang perdana di pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Jumat (28/8/2020). Dia terlibat kasus korupsi.

Dalam agenda sidang perdana itu, Asril didakwa merugikan negara Rp2,160 miliar terkait dugaan korupsi anggaran konsumsi unsur pimpinan DPRD Kota Batam tahun anggaran 2017-2019. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Guntur Kurniawan didampingi Hakim Anggota Suherman dan Albiferri.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batam, Mega membacakan surat dakwaan yang disaksikan terdakwa Asril lewat virtual karena berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungpinang.

JPU Mega mendakwa PNS Pemko Batam itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain menguntungkan diri sendiri, perbuatan terdakwa juga dinilai telah menguntungkan sejumlah pihak lain, diantaranya saksi Taufik selaku KPA/PPK tahun 2017 sampai 2019 sebesar Rp41 juta.

Kemudian, saksi Liza selaku PPTK tahun 2017 sebesar Rp10 juta, saksi Redha Fajar Sulaiman selaku PPTK tahun 2018 sebesar Rp16 juta, saksi Marlina selaku PPTK tahun 2018 sebesar Rp15 juta. Seluruh uang tersebut sudah dikembalikan dan disita oleh negara.

Selanjutnya juga menguntungkan saksi Kamaludin selaku Direktur Utama PT. Wisata Bhakti Madani sebesar Rp9.682.596, saksi Tajudin selaku Direktur CV. Karya Putera Mandiri sebesar Rp4.462.920 dan sejumlah uang tersebut juga telah disita.

Lalu, juga menguntungkan saksi Lina selaku Direktur Utama PT. Inong Prima Ventura sebesar Rp20.538.840, saksi Dewi selaku Direktur CV. Wiraswasata Alam Semesta Rp8.411.144 dan dari saksi ini uangnya telah disita sebesar Rp8.412.000, termasuk saksi lain yang uangnya juga telah disita.

“Akibat perbuatannya, terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.160.402.104,” ujar Jaksa.

Setelah mendengar dakwaan tersebut, terdakwa diwakili penasehat hukumnya, Hairul Akbar dan Agus Purwanto menyampaikan keberatan.

Hairul Akbar menyampaikan bahwa kliennya mengaku ada yang janggal dari uraian dakwaan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan kejanggalan yang dimaksud.

Selain itu, adanya pasal 55 dalam dakwaan. Menurutnya pasal 55 itu artinya turut serta, namun sampai saat ini hanya kliennya jadi tersangka, sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semestinya bertanggung jawab hanya jadi saksi.

“Itu salah satu alasan mengapa beliau minta kita ajukan esepsi, nanti (lebih jelas) langsung di eksepsi,” katanya usai sidang kepada awak media.

Wartawan: Amri
Editor: Ikhwan



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *