oleh

YR Pejabat Pemko Tanjungpinang Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pajak

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Seorang pejabat Pemetintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berinisial YR ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

Penetapan statu tersangka tersebut berdasarkan penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Tanjungpinang berupa alat bukti yang suda diperoleh yaitu keterangan saksi, ahli serta beberapa surat dan dokumen.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Ahelya Abustam menyampaikan, tim penyidik telah menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penerimaan pajak daerah berupa BPHTB Kota Tanjungpinang tahun 2018 sampai dengan Septemner 2019 yang mengakibatkan kerugian negara atau keuangan daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp3.033.952.375 miliar. Hal itu berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Berdasakan alat bukti tersebut penyidik telah menetapkan seorang tersangka YR dan yang bersangkutan seorang ASN Pemko Tanjungpinang,” ujarnya, Senin (21/12/2020).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kejaksaan belum melakukan penahanan dengan alasan Standar Prosedur Operasi (SOP) Rumah Tahana (Rutan).

“Untuk penahanan, sementara belum kita lakukan penahanan karena terkait SOP Rutan yang tidak akan memberikan izin penahanan yang lama, tapi nanti kita lihat perkebangan ya,” ucapnya.

Sementra, untuk tersangka hingga saat ini masih satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan nanti berjalan baik dipersidangan ada tersangka lain.

“Tapi sementara ini baru satu orang,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan permohonan maafnya karena dalam penyidikan kasus tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama yakni hampir 1 tahun.

Lamanya penyidikan ini dikarenakan adanya beberapa faktor salah satunya pandemi virus Corona atau Covid-19, sehingga banyak proses pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan dengan alasan keselamatan khususnya saksi yang berada diluar kota

“Tapi Alhamdulillah, setelah melalui beberapa rangkaian proses tim penyidik bisa segera menuntaskan proses penyidikannya,” ucapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para media dan masyarakat Kota Tanjungpinang yang ikut mendukung kegiatan penegakan hukum di kota ini.

Di tempat yang sama, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Aditya Rakatama menambahkan, adapun modus yang digunakan tersangka adalah melalui aplikasi BPHTB dengan menginput, ada sejumlah pembayaran BPHTB tidak disetorkan ke kas BPHTB Kota Tanjungpinang.

“Itulah yang menyebabkan kerugian negara,” jelansya.

Modusnya itu dilakukan tersangka sejak 2018 sampai September 2019 yang akhirnya ketahuan di bulan Oktober 2019 setelah ada program integrasi data antara BP2RD dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Dia juga menjelaskan, kenapa tidak dulakukan penahanan terhadap tersangka karena kapasitas Rutan sudah penuh, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Kedua, kenapa pihanya tidak khawatir yang bersangkutan melarikan diri karena tersngka ini merupakan ASN, sehingga statusnya jelas.

“Penetapan tersangka ini sudah dilakukan tim penyidik pada 17 Desember 2020 dan hari ini kita sudah panggil yang bersangkutan sebagai tersangka dan dia datang. Dia kooperatif, makanya kita punya pertimbangan dan ststusnya jelas,” ucapnya.

Walaupun demikian, mungkin bulan depan dirinya akan berkoordinasi dengan Kasintel Kejari untuk dilakukan pencekalan keluar negeri.

“Untuk barang bukti yang diamankan ada beberapa dokumen, barang bukti elektronik berupa laptop, komputer dan handphone. Berkaitan tindakan lain sudah dilakukan tim penyidik seperti aset dan lain sebagainya,” katanya.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Wartawan: Amri


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *