oleh

Kasus Rini Pratiwi, DPRD Tanjungpinang Tak Beri Bantuan Hukum

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang memastikan tidak ada bantuan hukum untuk kasus dugaan gelar palsu yang menyeret oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Rini Pratiwi.

“Tidak ada bang,” ujar Ketua BK DPRD Kota Tanjungpinang Maiyanti, Rabu (24/2/2021) kepada Kepridays.co.id.

Terkait kasus ini, kata dia, BK DPRD Tanjungpinang ada mekanisme yaitu pengaduan dan tanpa pengaduan.

Namun, kasus ini pengaduannya sudah ditindaklanjuti di kepolisian. Jadi, fungsi BK dalam hal ini memberi dukungan serta memantau  perkembangannya.

“Buk Rini kan masih diproses hukun dan kita kedepankan praduga tidak bersalah,” ucapnya.

Yang jelas, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang berjalan ke penyidik dan tidak akan mencampurinya.

“Kita serahkan sepenuhnya ke penyidik dan kita tunggu hasilnya nanti,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah menugaskan Tenaga Ahli (TA) BK untuk memantau perkara tersebut.

Sebelumnya, berkas kasus dugaan gelar palsu yang menyeret Rini Pratiwi sudah lengkap atau P-21 dan tinggal menunggu tahap II.

Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang tinggal menunggu penyidik Polres Tanjungpinang untuk melimpahkan tersangka beserta barang bukti yang sudah lengkap tersebut.

Rini Pratiwi dilaporkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tanjungpinang-Bintan atas dugaan penggunaan ijazah atau gelar palsu ke Sat Reskrim Polres Tanjungpinang pada, Senin (9/3/2020) silam.

Gelar yang diduga palsu tesebut yakni S-2, seharusnya Rini Pratiwi menggunakan gelar Master Management (MM), tapi malah menggunakan gelar Master Managemen Pendidikan (MMPd).

Setelah itu, Rini Pratiwi ditetapkan tersangka dugaan pengunaan gelar palsu pada, Selasa (20/10/2020) lalu.

Wartawan: Amri



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *