Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang agar jangan sampai ada korupsi. Hal itu disampaikan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua.
“Hari kami bersyukur bisa bertemu dengan ibu Walikota Tanjungpinang dan seluruh jajarannya dalam rangka memperkuat, memperteguh terus komitmen pencegahan korupsi dilingkungan Pemko Tanjungpinang,” ujarnya, Selasa (23/3/2021) usai rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di Kota Tanjungpinang di Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang.
Dia menyampaikan, tiga hal penting yang terus diingatkan pertama, Walikota mohon atensi monitornya agar jangan sampai terjadi korupsi di Pemko Tanjungpinang.
“Ini juga terus diingatkan di beberapa daerah. Kami berharap di Pemko Tanjungpinang tidak terjadi korupsi,” harapnya.
Kedua, pihaknya juga menyampaikan kepada jajaran Pemko Tanjungpinang mulai dari Sekda dan kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk tidak ada yang namanya korupsi.
“Mohon, karena sudah menguasai aturan, mekanisme dan berbagai hal agar saling mengingatkan supaya mulai dari potensi korupsi disektor politik yang berdampak pada birokrasi sampai yang sehari-hari atau yang klasik seperti potong-memotong anggaran dan lain-lain itu di hindari dan cegah semaksimal mungkin,” katanya.
Dia juga memgatakan, ada tujuh area pencegahan yang bisa menimalisir potensi korupsi yakni perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan perizinan terpadu satu pintu, perkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikspektorat, mencegah korupsi terkait manajemen ASN khususnya jual beli jabatan, mencegah korupsi disektor pajak penerimaan daerah dan manajemen aset daerah.
“Aset-aset Pemko Tanjungpinang jangan ada yang dicuri, jangan ada yang salah gunakan dan harus dijaga. Jadi, harus dibenahi,” tegasnya.
Ketiga, KPK fokus untuk mencegah korupsi disektor pajak dan aset. Jadi, dalam rapat tersebut pihaknya sudah mendengar cukup banyak aset Pemko Tanjungpinang khususnya pihak luar yang menguasai secara tidak sah terutama lahan-lahan.
Dan, juga untuk sektor pajak daerah pihaknya optimis bisa dioptimalkan agar bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan juga lebih mensejahterakan ASN supaya menekan potensi korupsi.
“Tadi kami sudah dapatkan komitmen Walikota, kami sudah ingatkan terus kepala OPD. Sekali lagi, mohon juga dukungan masyarakat agar jangan ragu-ragu melaporkan dugaan atau adanya potensi korupsi baik kepada KPK maupun penegak hukum lain,” tutupnya.
Wartawan: Amri
Editor: Roni