Tanjungpinang, KepriDays.co.id-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih maju mundur soal kebijakan sekolah tatap muka. Pemprov melalui Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta kabupaten dan kota menunda dahulu.
Sedangkan daerah Kota Tanjungpinang misalnya sempat melakukan tatap muka selama beberapa hari. Dan Senin (23/8), Walikota Rahma menunda kembali sekolah tatap muka diganti sekolah daring.
Merespon isu sekolah atau menunda sekolah, The Renyeh, salah satu kelompok diskusi di Tanjungpinang, pada Minggu (22/8), menggelar diskusi online via Zoom yang menghadirkan 8 orang pemateri.
Dua orang mahasiswa S3 yang juga dosen di UMRAH,yakni Alfiandri mahasiswa S3 Universitas Indonesia, dan Robby Patria, mahasiswa S3 University Tun Hussien Onn Malaysia.
Selain itu ada mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepri M Faizal, mantan anggota DPRD Tanjunginang Maskur Tilawahyu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Kepri Hengky Mohari, Bendahara DPD Hanura Kepri Rona Andaka, penyiar RRI Jakarta Agus Santika, dan moderator Ketua Gerak API Tanjungpinang Wiliam Hendri.
Selama diskusi yang berlangsung hampir 3 jam itu, sebagian besar narasumber merasa prihatin dengan kondisi pembelajaran daring yang terjadi di Kepulauan Riau. Bahkan ada siswa yang putus sekolah karena tak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
“Jika ini diperpanjang terus bisa bisa terjadi loss generation. Karena siswa tak mendapat pendidikan yang sewajarnya. Banyak kekurangan Pendidikan daring dibandingkan pendidikan tatap muka,” kata Faizal.
Hal yang sama juga disampaikan Rona Andaka. Pemerintah harus memikirkan bagaimana pendidikan di Kepri bisa berlangsung maksimal. “Karena saya melihat di APBD khususnya bidang pelatihan guru soal bagaimana menghadapi Pendidikan daring ini tak terlalu nampak anggarannya,” kata Rona.
Agus Santika dari RRI Jakarta mengatakan, anaknya di pesantren di Jawa Barat tak ada masalah soal pendidikan apakah di masa pandemi atau tidak. Sepertinya menurut Agus, sistem pendidikan model pesantren dapat mengantisipasi pendidikan selama pandemi. “Mereka lebih siap daripada sekolah umum,” kata dia.
Hengky Mohari menambahkan, sebagai orang tua yang memiliki tiga anak, betapa repotnya selama pendidikan daring. Untungnya mereka bisa menyelesaikan tugas dan pembelajaran yang diberikan guru. Hanya masih terjadi kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas online.
“Masih banyak kelemahan di sana sini. Ini harus diselesaikan pemerintah agar tidak mengurangi hak anak dalam mendapatkan pendidikan,” kata dia.
Alfiandri, lebih menyoroti soal kebijakan pemerintah yang dianggapnya masih prematur soal larangan atau membuka sekolah. “Harusnya baik gubernur dan walikota berunding dahulu sebelum mengambil kebijakan penting soal masalah pendidikan ini. Jangan asal buka tutup sekolah. Tapi harus didukung dengan data yang baik untuk mengambil keputusan penting,” kata dia.
Robby Patria lebih menekankan pemerintah memastikan dulu seluruh guru, siswa, orang tua siswa mendapatkan vaksinasi sebelum dibuka sekolah tatap muka. “Karena sangat berisiko jika sekolah tatap muka dibuka, tanpa protkes yang ketat. Karena tak semua anak anak dapat dipantau guru selama di sekolah. Ini yang dikhawatirkan jika tak divaksin,” ujarnya.
Maskur Tilawahyu juga mengingatkan pemerintah bahwa pendidikan moral tidak dapat diterima anak anak selama proses daring. “Ini kelemahan sistem yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, ini sangat bahaya terhadap generasi yang akan datang,” kata Maskur serius.
Wiliam Hendri menutup kegiatan tersebut dengan catatan penting, bahwa pendidikan di masa daring ini harus ditata dengan sebaiknya baiknya agar tranfer knowledge dapat berlangsung dengan baik. Dan pemerintah mempercepat proses vaksinasi bagi anak-anak usia sekolah agar orang tua tidak ragu melepaskan anaknya ke sekolah.
Editor: Roni