Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyebut surat Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhan oleh pemerintah daerah melanggar PP dan Undang-Undang.
Jumaga juga menyayangkan dengan kurang aktifnya Gubernur Kepri untuk melobi ke pusat terkait hal tersebut, sehingga surat tersebut bisa keluar.
“Surat yang ditandatangan Dirjen tersebut sudah melanggar PP tentang pemerintah daerah,” kata Jumaga di Tanjungpinang, Selasa (21/9/2021).
Diakuinnya, memang dirinya belum menerima surat asli dan membacanya, namun apabila suratnya sudah ada maka pimpinan Dewan dan Gubernur sudah pasti akan melakukan rapat koordinasi.
Selain surat yang ditandatangan Dirjen tersebut melanggar PP dan juga bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014 pasal 27.
“Dimana pada intinya Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada diwilayahnya,” tegas Jumaga.
Karena hal tersebut, lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri dengan adanya surat tersebut akan melayangkan protes.
“Pasti kita protes, karena tidak sesuai PP dan Undang-undang,” ujar Jumaga.
Namun, Jumaga juga menyangkan dengan kurang walkout atau aktifnya Gubernur Kepri untuk melakukan lobi-lobi ke pusat terkait hal ini.
“Sekarang yang pasti gubernur kita kurang walkout. Buktinya surat itu keluarkan,” katanya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap-siap gigit jari. Target pendapatan asli daerah dari sektor labuh jangkar sebesar Rp 200 miliar terancam tak bisa dikantongi.
Penyebab utama terancam hilangnya PAD sektor ini adalah terbitnya surat dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Surat bernomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tertanggal 17 September 2021 itu berisi tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelyanan kepelabuhan oleh pemerintah daerah.
Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pungutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Editor: Roni