oleh

Seluruh Fraksi Minta Ansar Ambil Langkah Hukum Polemik Labuh Jangkar

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Hampir seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kepri meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan polemik pengelolaan retribusi labuh jangkar, pasca terbitnya surat Plt Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah, mengatakan fraksinya meminta agar Pemprov Kepri segera mengambil langkah hukum untuk menuntaskan polemik tersebut.

“Ini karena berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi labuh jangkar yang saat ini belum optimal,” kata Lis saat membacakan pandangan akhir fraksi atas nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021, Rabu (29/9/2021).

Ditegaskan Lis, pengelolaan ruang laut oleh daerah sudah sesuai dengan kewenangan, sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dimana secara jelas telah diatur bahwa, dari 0 hingga 12 mil laut merupakan kewenangan Provinsi, dan pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengolah ruang laut yang dimilikinya.

Ia juga berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendesak Pemerintah Pusat agar pembahasan atas rancangan undang-undang Provinsi Kepulauan untuk dilanjutkan.

“Undang-undang itu akan menjadi payung hukum bagi Pemprov Kepri dalam memanfatkan potensi daerah, khususnya memyangkut potensi maritim seoptimal mungkin untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Nasdem yang dibacakan Bobby Jayanto, Fraksi Nasdem meminta, Pemprov Kepri untuk segera menentukan sikap untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, agar Pemprov Kepri dapat memungut retribusi dari sektor tersebut.

“Namun, kami berharap hal ini bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga, tidak akan timbul tumpang tindih dalam pengelolaan ruang laut ini,” katanya.

Begitu juga yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan, menyampaikan, agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terus memperjuangkan pengelolaan retribusi labuh jangkar tersebut.

“Karena itu hak Provinsi Kepri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan surat Plt Dijen Perhubungan Laut Kemenhub itu tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” tegasnya.

Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *