oleh

Rahma Turun ke Perumahan-perumahan

Tanjungpinang, KeriDays.co.id-Walikota Tanjungpinang Rahma berkeliling ke perumahan-perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan terkait fasilitas umum.

“Saya datang ke perumahan-perumahan semata-mata agar hak dari masyarakat perumahan menjadi bagian dari kewajiban developer, sesuai yang tertera di IMB,” kata Rahma dai Perumahan Bandara Asri KM 13, Minggu, (03/10/2021) malam.

Apabila belum diserahterimakan developer, maka segala sesuatu yang menyangkut perumahan tersebut masih tanggung jawab developer terkait.
Namun terkait penyerahan aset tersebut, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya sesuai dengan hasil sertivikasi teknis di lapangan. Developer bisa datang ke Dinas Perkim, dan mengisi blangko, dan di centang item yang sudah diselesaikan.

“Bila ada satu saja item yang belum diselesaikan, maka kami (Pemko) tidak boleh menerimanya. Dasarnya kami mengkroscek lengkap atau tidak nantinya berdasarkan IMB perumahan terkait,” tambahnya.

Karena, lanjut Rahma lagi, penyerahan fasilitas umum ini nantinya disaksikan oleh KPK. Alhamdulillah, sejak pemerintahan saya sudah ada 5 (lima) perumahan yang langsung disaksikan KPK.

Akhir bulan ini KPK akan datang, dan Pemko akan mengundang pengembang bertemu langsung. Setiap perumahan yang saya singgahi sebelum akhir Oktober diundang untuk datang.

“Makanya saya lakukan road show ke perumahan-perumahan, karena selama ini banyak masyarakat yang berprasangka bahwa pemerintah tidak mau bantu. Kami mau membantu, tau pihak developer selesaikan dulu kewajibannya. Sengaja saya sampai supaya kita tidak salah mengerti,” jelasnya.

Saat itu Rahma didampimgi Kepala dinas Perkim Kota Tanjungpinang Djasman, Kepala Dinas PUPR Zulhidayat, Camat Tanjungpinang Timur, dan Lurah Baru IX, dihadiri pihak developer PT Bestarindo Jaya, dan warga Perumahan Bandara Asri.

Jasman melengkapi penjelasan Rahma, bahwa, proses penyerahan fasilitas umum tersebut, deveoper harus mengajulan surat permohonan ke Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, dan akan tim verivikasi dari Perkim dan dari PUPR akan turun bersama ke lapangan. PSU yang dilengkapi harus mencapai 30 persen, sudah termasuk Ruang terbuka Hijau (10 persen).

“Jadi kalau nanti seteah dicek ternyata kurang, kami tidak bisa menerimanya, karena terkait PSU ini, sudah menjadi perhatian serius KPK,” terang Djasman.

Sebelumnya, Rahma juga mengunjungi salah satu perumahan yang bersebelahan dengan perumahan Bandara Asri, dan tujuannya yang disampaikan tidak jau berbeda.

Wartawan: Munsyi Untung
Editor: Ikhwan



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *