Tanjungpinang, Kepridays.co.id-Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menginstruksikan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri, untuk lebih memaksimalkan serapan anggaran APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022.
Ansar menegaskan, di triwulan I tahun 2022 mendatang, anggaran APBD Kepri sudah harus dibelanjakan. Karena hal itu diperlukan untuk merealisasikan program percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Diharapkan belanja daerah itu dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi itu. Karena kita yakin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah pasti akan memberikan multiplier effect ekonomi ke masyarakat. Karena itu harus dipercepat,” kata Ansar belum lama ini.
Dijelaskan Ansar, di tahun anggaran 2022 mendatang, APBD Kepri akan di fokuskan untuk menjalankan lima program prioritas. Yakni, program penanganan dan pencegahan Covid-19, selanjutnya program jaminan perlindungan sosial, dan program percepatan pemulihan ekonomi.
“Program percepatan ekonomi akan kita dorong di semua OPD. Termasuk program bantuan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM yang akan kita lanjutkan,” jelasnya.
Kemudian, sambungnya, program pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kepri berbasis teknologi, dan terakhir program peningkatan infrastruktur.
“Insya Allah, semua itu sudah terjabarkan. Dan tentu cantolannya dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kepri dan DPRD Kepri telah mengesahkan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 sebesar Rp3,870 triliun dalam rapat paripurna.
Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, dalam paripurna itu menyampaikan, anggaran APBD Kepri 2022 dari pos pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,480 triliun.
Pendapatan daerah itu, terdiri dari, pajak daerah Rp1.150 triliun, retribusi daerah Rp69 miliar, dan dana transfer daerah Rp2,1 triliun.
Sedangkan untuk pos belanja daerah dalam APBD Provinsi Kepri tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp3,870 triliun. Terdiri dari belanja operasional sebanyak Rp 2,811 triliun dan belanja modal sebanyak Rp 462 miliar. Kemudian, belanja tidak terduga sebesar Rp30 miliar dan transfer daerah Rp 566 miliar.
Untuk pos pembiayaan daerah, lanjut Politisi PKS itu, diproyeksikan sebesar Rp390 miliar, yang terdiri dari silpa sebesar Rp210 miliar dan pinjaman daerah Rp180 miliar. (Na)