Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Anggota DPRD Provinsi Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang melakukan reses masa sidang III tahun 2021 yang dilakukan terhitung sejak 17 hingga 31 Desember 2021.
Adapun anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri I Kota Tanjungpinang yang telah melaksanakan reses masa sidang ke III tahun 2021, yakni Lis Darmansyah, Teddy Jun Askara, Bobby Jayanto, Eis Aswati dan Rudy Chua.
Lis Darmansyah selaku juru bicara DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang mengatakan, hasil reses yang telah dilakukan anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang diantaranya menyoroti terkait pendidikan, kesehata, sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur pariwisata dan kebudayaan.
Untuk masalah pendidikan, perlu adanya peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan perlu menjadi perhatian, dimana seiring pertumbuhan penduduk maka anak usia sekolah pastinya juga akan ikut meningkat.
“Jika dilihat dari sebaran fasilitas pendidikan di Kota Tanjungpinang, bisa dikatakan belum merata khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas ataupun SMK. Sehingga perlu dilakukan rencana besar terkait Revitalisasi Fasilitas Pendidikan di kota Tanjungpinang, yang meliputi Rencana Pemerataan Penyebaran Sekolah SMA dan SMK di 4 Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang,” kata Lis Darmansyah, kemarin.
Selain itu, terkhusus yang perlu menjadi perhatian penting yaitu seperti SMAN 7, dimana sarana prasarana yang ada sangat memprihatinkan. Sementara sekolah
tersebut sudah dibangun setengah layak sejak tahun 2016 dengan kondisi lahan yang juga setengah niat dalam pengembangannya.
“Bahkan hal ini telah berulang-ulang kami ingatkan kepada Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan, dimana luas lahan yang jauh dari konsep awal pembangunan sekolah tersebut, sementara lahan diwilayah sekolah tersebut masih tersedia untuk dapat dibebaskan. Begitu juga dengan SMA dan SMK lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, seperti contoh SMKN 5 yang juga masih sangat jauh untuk dikatakan layak,” ujarnya.
Selain terkait infrastruktur sekolah tambah Lis Darmabstah yang tak kalah pentingnya yakni terkait keberadaan sumber daya manusia yakni tenaga pengajar atau guru.
Pemerintah Provinsi Kepri agar dapat memberi perhatian terhadap guru-guru yang telah lama mengabdikan diri di dunia pendidikan, namun hingga saat ini masih berstatus honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Oleh karena itu guru-guru Honorer atau PTT yang sudah lama mengabdikan diri menjadi guru, agar dapat diangkat atau mendapatkan prioritas utama dalam penerimaan P3K,” harapnya.
Lis juga menyampaikan dalam laporan hasil reses ini terkait kesehatan. Dimana, menurutnya belum optimalnya pelayanan kesehatan berbasis jaminan kesehatan
(BPJS), dimana masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang tidak
terdaftar sebagai penerima manfaat jaminan kesehatan.
Selain itu, Pemprov Kepri perlu juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pendataan masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang layak/berhak menerima bantuan penerima manfaat jaminan kesehatan.
Belum optimalnya pelayanan medis dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah khususnya pada RSUD Ahmad Thabib maupun pada fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sehingga diharapkan pelayanan tersebut dapat terus lebih di tingkatkan
“Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan posyandu maupun kader kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga diharapkan selain program yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, agar Pemprov Kepri juga dapat membantu fasilitasi atas keberadaan posyandu maupun kesejahteraan para kader posyandu,” terangnya.
Dalam reses dapil Kota Tanjungpinang juga menyoroti terkait urusan sosial ekonomi masyarakat dimana dampak pandemi Covid-19 telah berdampak secara signifikan terhadap perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin ataupun tidak mampu karena menurunnya pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan program-program jaring
pengaman sosial yang layak dan memadai maupun upaya pemulihan (recovery) ekonomi masyarakat.
“Dalam hal ini juga perlu adanya optimalisasi pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan menengah khususnya yang terdampak akibat Pandemi Covid-19, melalui dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkaitupaya pemulihan (recovery) Koperasi maupun UMKM baik dalam bentuk bantuan permodalan maupun dalam hal pemasaran produk UMKM,” katanya.
Lis juga meminta program reses DPRD agar dapat lebih dioptimalkan dalam memfasilitasi program- program stimulan bagi masyarakat, khususnya dalam mempermudah sistem persyaratan bantuan ataupun pinjaman modal usaha selama masa-masa pandemi Covid-19 masih berlangsung,
“Fasilitas Keringanan bagi Pinjaman Usaha yang telah berlangsung selama masa Pandemi Covid-19 maupun terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Kepri dalam sektor Ekonomi Kecil dan Menengah harus dilanjutkan,” harapnya.
Selain itu dengan belum optimalnya pendataan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat yang tidak
terdaftar dalam DTKS namun terdampak akibat Covid-19, sehingga masih banyaknya data yang tidak update dengan fakta dilapangan.
“Hal ini perlu dilakukan verifikasi dan validasi data secara terpadu, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran,” pinta Lis
Sedangkan terkait urusan infrastruktur yang dinilai masih belum optimal pemerataan di Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri, khususnya menyangkut sarana prasarana jalan, jembatan dan lainnya.
Hal ini perlu mendapatkan perhatian, baik menyangkut perbaikan jalan dan jembatan, saluran drainase, penanganan banjir, perbaikan fasilitas publik, ketersedian penerangan jalan yang memadai, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
Dan belum optimalnya pendistribusian air bersih melalui jaringan perpipaan yang merata diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang, bahkan pendistribusian air bersih oleh PDAM yang masih sering macet bahkan tidak terdistribusi selama berhari-hari.
“Begitu juga dengan penanganan daftar tunggu Sambungan PDAM ke rumah warga yang belum efektive bahkan terkesan diskriminatif. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian
serius,” terangnya lagi.
“Terkait penanganan banjir di Kota Tanjungpinang, kami menilai bahwa
proses penganggaran untuk penanganan banjir yang tidak konsisten karena terlihat dari realokasi anggaran peruntukannya,” katanya.
Sementara dalam setiap pelaksanaan reses yang selalu dikeluhkan masyarakat
adalah menyangkut penangganan jalan di lingkungan masyarakat, semenisasi, sarana prasaranaRumah Ibadah yang kurang layak, banjir yang masih terjadi di lingkungan masyarakat, drainase yang tidak lagi layak.
Berbagai kondisi yang dikeluhkan masyarakat tersebut, belum terlihat adanya upaya-upaya pembangunan infrastruktur yang benar benar sesuai dengan permasalahan pembangunan yang ada khususnya menyangkut kepentingan masyarakat umum.
“Beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang yang masih menjadi langganan banjir pada saat hujanturun, seperti dibatu 12 Tugu Tangan, wilayah di sekitar Galaxy, Punai,
Sri Andana, Bangun Sari lapangan Sulaiman Abdulah, Kampung Kolam dan Tugu Pahlawan,” terangnya.
Disamping masalah banjir, juga terkait belum optimalnya penataan kawasan kumuh yang ada di Kota Tanjungpinang
seperti di Wilayah Pesisir Kelurahan Tanjung Unggat, Kampung Melayu
Senggarang, Kampung Bugis, Kampung Melayu Batu 6, Kampung Bulang serta yang paling dekat didepan mata yaitu Pulau Dompak tempat dimana Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi
Kepri berdiri dengan megahnya.
Selain itu, Revitalisasi Penerangan dalam Wilayah Kawasan Pusat Pemerintahan Pulau Dompak juga perlu penangganan serius dan konsisten maupun terkait
lampu-lampu jalan lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang.
“Kami juga perlu menyampaikan terkait kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kepri. Dimana sejak Tahun 2016 sudah memiliki Perencanaan DED, namun sampai Tahun 2021 belum pernah sama sekali dialokasikan untuk pembangunannya,” ujanya lagi.
Sebagai Ibukota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang juga merupakan
Tapak Sejarah Kesultanan Riau Lingga yang memiliki Kekayaan Budaya dan
Sejarah yang patut untuk terus dilestarikan dan dikembangkan.
Kekayaan Budaya dan Sejarah tersebut diharapkan dapat dikelola sebaik mungkin
sehingga menjadi salah satu Keunggulan Pariwisata yang ada di Provinsi
Kepri khususnya di Kota Tanjungpinang.
“Selain Revitalisasi Pulau Penyengat, Pemerintah juga perlu mengembangkan berbagai Destinasi Wisata Sejarah lainnya seperti yang ada di Kota Rebah dan beberapa kawasan lainnya. Sehingga dengan demikian akan menambah objek-objek Wisata Sejarah yang ada di Provinsi Kepri,” harapnya.
Dalam rese kali ini juga masukan terkait urusan kelautan dan perikanan. Kota Tanjungpinang yang juga memiliki wilayah pesisir yang dihuni oleh masyarakat yang
berprofesi sebagai nelayan, namun perhatian pemerintah daerah terhadap nasib para nelayan belum memadai.
“Ada beberapa aspirasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan reses, meminta dukungan Pemerintah melalui dinas terkait berupa sarana prasarana dalam mendukung usaha nelayan baik itu berupa sarana transportasi nelayan maupun peralatan tangkap,” ujarnya.
Wartawan: Sutana
Editor: Roni