Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan di Trans Convention Center (TCC) Tanjungpinang, Selasa (20/2) malam.
Acara tersebut bertujuan untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M. yang telah memimpin Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau selama 2 tahun periode Februari 2022 – Februari 2024. Pada saat ini, Nurhadi Putra melanjutkan tugasnya di Kantor Wilayah BPN Riau.
Adi pun menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Nurhadi Putra dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama masa jabatannya.
Adi juga secara resmi menyambut Kepala BPN baru, Sri Pranoto S.SiT., M.M, berharap kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan BPN Kepulauan Riau dapat terus berlanjut.
“Kami mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Kepala Kanwil BPN Nurhadi Putra yang akan segera berakhir masa jabatannya. Kami juga menyambut hangat Kepala Kanwil BPN yang baru Sri Pranoto, berharap kerjasama yang baik dapat terus terjalin untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Adi.
Adi juga menyampaikan harapannya terhadap Sri Pranoto yang baru menjabat, agar kelanjutan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya dan sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BPN Kepulauan Riau akan terus berlanjut.
“Kami berharap agar kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan BPN tetap terjaga di bawah kepemimpinan yang baru, untuk terus mendukung percepatan Reforma Agraria dan menangani isu-isu pertanahan di Kepulauan Riau,” harapnya.
Kemudian, Adi juga menjelaskan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang geografisnya mencakup luas wilayah 425.214,72 km² dengan 2.408 pulau, 394 dihuni dan 22 terdepan. Terletak strategis dalam jalur perdagangan dunia, sering menghadapi tantangan menjaga kedaulatannya.
Ia pun menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan BPN Kepulauan Riau untuk mendukung Reforma Agraria dan menangani sengketa pertanahan.
“Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, sangat dibutuhkan untuk percepatan Reforma Agraria dan menangani sengketa pertanahan. Untuk itu, sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan BPN Kepulauan Riau harus terus terjalin kedepannya,” tutupnya.
Editor: Roni