dr. Didi Kusmaryadi, SpOG.
Oleh :
dr. Didi Kusmaryadi, SpOG
Dulu, bekerja identik dengan satu tempat: kantor. Meja, kursi, absen pagi, dan jam pulang yang sama setiap hari. Tapi dunia berubah cepat. Teknologi berlari jauh lebih kencang daripada kebiasaan birokrasi. Dari situlah lahir satu konsep yang kini semakin akrab di telinga: WFA – Work From Anywhere.
Bukan sekadar bekerja dari rumah. WFA adalah bekerja dari mana saja, selama pekerjaan tetap tuntas, terukur, dan berdampak.
WFA di Perusahaan Kelas Dunia: Kehadiran Fisik Bukan Syarat, Tapi Pilihan.
Perusahaan-perusahaan global sudah lama meninggalkan cara berpikir lama bahwa hadir di kantor = bekerja. Salah satu contoh paling sering dibicarakan adalah Google.
Di Google: Banyak peran tidak mewajibkan kehadiran fisik harian Kinerja diukur dari output, inovasi, dan kontribusi tim Kolaborasi dilakukan secara digital lintas negara dan zona waktu.
Yang menarik, ketidakwajiban hadir bukan berarti kantor ditinggalkan. Justru sebaliknya, Google memberikan insentif tambahan bagi karyawan yang secara sukarela datang ke kantor, baik dalam bentuk:
Tunjangan kehadiran
Fasilitas makan dan transportasi
Akses kolaborasi langsung yang dinilai mempercepat inovasi
Pesannya sangat modern dan tegas:
Datang ke kantor bukan kewajiban, tetapi pilihan yang dihargai.
Perusahaan Global Lain:
Hadir Fisik Diberi Insentif, Bukan Dipaksa
Pendekatan serupa juga diterapkan oleh perusahaan berskala global lainnya.
Microsoft.
Menerapkan kerja hybrid fleksibel. Karyawan bebas memilih lokasi kerja, sementara kehadiran fisik memberi nilai tambah berupa peluang kolaborasi strategis dan keterlibatan proyek prioritas.
Salesforce.
Menyebut kantor sebagai collaboration hub. Kehadiran tidak diwajibkan, tetapi dihargai melalui networking eksklusif, forum ide, dan insentif non-finansial.
Amazon.
Mulai menggeser pendekatan dengan memberikan benefit transportasi dan kompensasi tambahan bagi unit kerja yang membutuhkan kehadiran fisik intensif.
Benang merahnya satu:
kehadiran fisik tidak dipaksa, tetapi diberi insentif. Fokus tetap pada hasil, bukan absensi.
Lalu, Bagaimana dengan WFA Versi Pemerintah?
Di akhir tahun 2025, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan WFA pada tanggal 29–31 Desember.
Namun WFA versi pemerintah bukan meniru mentah-mentah perusahaan global, melainkan menyesuaikan dengan konteks nasional dan tanggung jawab pelayanan publik.
Hakikat WFA Pemerintah: Strategi, Bukan Libur
Kebijakan ini memiliki tujuan besar.
1. Mengurai lonjakan mobilitas akhir tahun
Menekan kepadatan mudik, risiko kecelakaan, dan tekanan transportasi.
2. Menjaga layanan publik tetap berjalan
Instansi wajib mengatur giliran kerja dan menjamin layanan esensial tetap aktif.
3. Melatih birokrasi agar lebih adaptif.
WFA menjadi simulasi awal kerja fleksibel berbasis teknologi dan kepercayaan.
Negara tetap bekerja, meski tidak semua pegawai hadir di kantor.
Namun Pertanyaan Besarnya: Apakah WFA Bisa Berjalan Optimal di Pemerintah Indonesia?
Di sinilah refleksi penting harus jujur disampaikan. WFA bisa diterapkan, tetapi belum sepenuhnya siap.
Bukan karena kurangnya teknologi.
Bukan karena lemahnya SDM.
Melainkan karena budaya kerja birokrasi Indonesia masih sangat berorientasi pada proses, bukan output.
Tantangan Utama: Budaya Kerja yang Masih Proses-Oriented.
Di banyak instansi, bekerja masih dimaknai sebagai:
Hadir tepat waktu
Duduk di kantor
Mengikuti alur administrasi
Menyelesaikan tahapan demi tahapan
Sementara dalam paradigma WFA:
Kehadiran fisik bukan indikator utama
Proses bukan tujuan akhir.
Output dan dampak adalah ukuran kinerja.
Selama indikator kinerja masih:
Berbasis jam kerja.
Berbasis kehadiran.
Berbasis banyaknya rapat dan disposisi.
Maka WFA akan terus dicurigai sebagai:
“jangan-jangan ini hanya libur terselubung.”
Ini bukan kesalahan ASN secara individu, melainkan warisan sistem kerja lama.
Masalah Kepercayaan dan Kepemimpinan
WFA menuntut sesuatu yang paling mahal dalam birokrasi: kepercayaan.
Kepercayaan bahwa:
Pegawai tetap bekerja tanpa diawasi langsung.
Target bisa tercapai tanpa tatap muka.
Kinerja bisa dinilai tanpa absen manual.
Di sinilah peran pimpinan menjadi sangat menentukan.
Tanpa kepemimpinan yang:
Menetapkan target jelas.
Mengevaluasi berbasis hasil.
Berani menilai kinerja secara objektif.
WFA hanya akan menjadi kebijakan administratif, bukan transformasi.
WFA Pemerintah Hari Ini: Masih Tahap Transisi.
WFA akhir Desember 2025 sejatinya adalah:
Uji kelenturan birokrasi.
Latihan kerja berbasis kepercayaan.
Simulasi perubahan budaya kerja.
Ia belum dimaksudkan sebagai penerapan penuh seperti di perusahaan global, tetapi sebagai jeda refleksi nasional.
Apakah birokrasi siap meninggalkan budaya?
“yang penting hadir” menuju “yang penting hasil”.
Syarat Agar WFA Pemerintah Berhasil Jika WFA ingin benar-benar bermakna, maka:
Indikator kinerja harus berbasis output dan dampak.
Target kerja harus jelas dan terukur
Sistem digital harus mendukung monitoring hasil.
Pimpinan harus menilai kinerja, bukan kehadiran.
Tanpa itu, WFA akan selalu menuai polemik.
Penutup: Masa Depan Kerja Sudah Datang
Perusahaan global telah membuktikan:
Tidak wajib hadir, tetapi hadir dihargai.
Tidak dikontrol ketat, tetapi diukur hasilnya
Akhir Desember 2025 mungkin hanya tiga hari WFA.
Namun pertanyaan besarnya akan jauh lebih panjang:
Apakah birokrasi Indonesia siap bekerja berdasarkan hasil, bukan sekadar kehadiran?
Karena pada akhirnya, kerja bukan soal di mana kita duduk, tapi apa yang kita hasilkan. ***