Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Peran pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan tokoh masyarakat tidak hanya sekadar mengurus urusan administrasi, melainkan ujung tombak pelaksana konstitusi dan pelindung ketahanan sosial bangsa di tingkat akar rumput.
Hal ini ditegaskan oleh Anggota MPR/DPD RI Dapil Kepulauan Riau, H. Dharma Setiawan, saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini diadakan di kediaman Bang Haji di Jl. Darusalam No. 10, Tanjungpinang Barat, Rabu (11/03/2026) malam.
Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Bang Haji ini menyoroti pentingnya implementasi nyata dari Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial. Ia mendorong RT dan RW untuk objektif dan transparan dalam memperbarui data warga, agar bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah tepat sasaran.
“Seringkali bantuan tidak tepat sasaran karena data yang tidak akurat. Pengurus RT/RW harus
berani mencoret warga yang sudah mampu dari daftar penerima bantuan dan memasukkan warga yang benar-benar berhak. Keadilan sosial menuntut objektivitas kita sebagai pemimpin di tingkat paling bawah,” tegas Bang Haji.
Selain isu kesejahteraan, Dharma Setiawan juga mengingatkan warga terkait ancaman “perang modern” yang secara diam-diam merusak fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu peredaran Narkoba dan maraknya Judi Online (Judol) di kalangan pemuda.
Menurutnya, Narkoba dan Judi Online sering masuk dan berkembang subur karena adanya pembiaran serta sikap cuek (apatis) masyarakat di wilayah perkotaan.
“Jangan biarkan generasi penerus kita hancur. Tokoh masyarakat harus proaktif jika melihat
remaja berkumpul di jam yang tidak wajar. Kita harus tingkatkan kewaspadaan dini dan
menghidupkan kembali tegur sapa antarwarga sebagai bentuk kepedulian lingkungan,” imbaunya di hadapan 150 peserta sosialisasi.
Selain itu, Bang Haji juga mengingatkan pentingnya mengawal hak-hak konstitusional
warga sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Ia meminta RT/RW menjadi jembatan bagi warga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan (BPJS) atau pendidikan akibat terkendala dokumen administrasi seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).
Sementara pada akhir sesi dialog, peserta menyambut baik inisiatif tersebut dan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Narkoba di tingkat RW, serta meminta dukungan pemberdayaan UMKM bagi ibu rumah tangga untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Bukit Cermin.
Editor : Roni