Jakarta, KepriDays.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih dihadapi sejumlah pemerintah daerah.
Ia menilai kendala anggaran dapat diatasi apabila kepala daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak prioritas.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
“Yang pertama daerah itu harus melakukan efisiensi belanja-belanja yang lain. Saya khawatir mereka belum melakukan itu,” kata Tito.
Selain itu, Tito menjelaskan, sejumlah pos anggaran dinilai masih berpotensi ditekan, terutama pengeluaran yang bersifat rutin dan tidak mendesak.
Ia mencontohkan biaya rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi dan honor kegiatan.
“Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, honor-honor. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk membayar PPPK. Ada yang seperti itu,” sebutnya.
Menurut dia, jika penghematan dilakukan secara konsisten, maka alokasi tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK di daerah.
Selain efisiensi belanja, Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat.
Ia mendorong kepala daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal.
“Ya, kemudian yang kedua, daerah juga harus kreatif mencari pendapatan baru, tidak hanya dengan mengandalkan TKD (Transfer ke Daerah). Itulah gunanya kepala daerah. Kalau cuma kerja-kerja rutin aja, ngabisin APBD, semua orang bisa,” tegasnya.
Editor : Roni