Jakarta, KepriDays.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan usulan percepatan pemerataan digital kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Usulan disampaikan Wagub Nyanyang dalam audiensi bersama Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman dan jajaran teknis terkait di Kantor BNPP Kemendagri, Jakarta Pusat.
Hadir mendampingi Nyanyang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faisal, dan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri Zulkhairi.
Nyanyang mengungkapkan, jaringan komunikasi di Provinsi Kepri saat ini masih belum semuanya terhubung. Masih banyak area tanpa sinyal (blankspot) di pulau-pulau: di wilayah Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas.
“Ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau belum merdeka secara komunikasi dikarenakan keterbatasan sinyal,” pungkas Nyanyang.
Sedangkan dalam Dokumen Usulan Penguatan Sinyal Telekomunikasi dan Penanganan Area Blankspot yang disampaikan Nyanyang, terdapat 207 lokasi blankspot total maupun blankspot parsial (poor coverage) yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota se-Kepri.
Peningkatan penguatan sinyal telekomunikasi – juga dukungan kelistrikan – di wilayah Kepulauan Riau juga terkait dengan dukungan atas program Desa Nelayan Merah Putih di mana ada kebutuhan sinyal komunikasi GSM/internet maupun cool storage.
“Dengan Langkah-langkah yang kami ambil, kami mengusulkan untuk melakukan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru di wilayah pemukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan ke 4G/5G pada infrastruktur yang tersedia, serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk mendukung layanan publik di wilayah terpencil dan terluar,” ujar Nyanyang.
Usulan tersebut pun mendapat respon positif, Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan, fokus pada penanganan kebutuhan kelistrikan yang berkaitan dengan komunikasi.
“Begitu pula sebaliknya. Dengan ini akan digagas pembangunan dan penguatan infrastruktur yang saling mendukung,” pungkasnya.
Makhruzi segera menugaskan Deputi terkait untuk meninjaklanjuti rasio elektrifikasi dan juga permasalahan coverage sinyal di wilayah Kepri ke Kementerian terkait di Pemerintah Pusat.
“Untuk masalah konektivitas antarwilayah, saya menggagas rute penerbangan anatarwilayah Malaysia dan Indonesia, yaitu Serasan-Anambas-Kuching-Sambas,” ujar Makhruzi.
Soal bersebelahan langsung dengan Singapura—yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan digital global, itu menuntut Provinsi Kepri untuk memiliki kesiapan infrastruktur digital yang setara.
Penguatan sinyal ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital masyarakat. Dengan jaringan yang kuat (terutama peningkatan ke 4G/5G), pelaku ekonomi lokal, UMKM, dan sektor pariwisata di Provinsi Kepri dapat memanfaatkan peluang pasar internasional dan tidak tertinggal dari ekosistem digital negara tetangga.
Hal ini sejalan dengan Misi Keempat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Periode 2025-2030, yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”.
Editor: Roni