Oleh: Dr. Myrna Sofia, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Local Expert Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau
Transformasi digital di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital ternyata belum secara otomatis diikuti peningkatan produktivitas ekonomi maupun kunjungan wisatawan.
Hal tersebut terungkap dalam evaluasi perkembangan masyarakat digital pada kabupaten/kota di Kepulauan Riau selama periode 2022–2024. Evaluasi tersebut menggambarkan bahwa digitalisasi telah berkembang, tetapi pemanfaatannya untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif masih menghadapi berbagai tantangan.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya hubungan positif antara perkembangan masyarakat digital dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan tersebut belum cukup kuat untuk menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas digital secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kinerja ekonomi. Struktur ekonomi daerah, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, akses pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi juga memiliki peran penting.
Dampak Digitalisasi terhadap Pariwisata Belum Optimal
Pada sektor pariwisata, peningkatan kemampuan digital masyarakat juga belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan perkembangan kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.
Padahal, Kepulauan Riau memiliki potensi pariwisata yang besar, khususnya wisata bahari dan destinasi internasional. Pemanfaatan teknologi digital seharusnya dapat memperluas promosi, mempermudah akses informasi, meningkatkan layanan pemesanan, serta memperkuat daya saing destinasi wisata.
Namun, perkembangan pariwisata ternyata tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Kualitas destinasi, konektivitas transportasi, fasilitas pendukung, promosi internasional, investasi, dan pengalaman wisatawan juga menjadi faktor penting.
Kondisi antardaerah memperlihatkan dinamika yang berbeda. Peningkatan kemampuan digital masyarakat di suatu daerah tidak selalu diikuti kenaikan kunjungan wisatawan. Sebaliknya, daerah dengan peningkatan kapasitas digital yang relatif lebih terbatas tetap berpotensi mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlu diintegrasikan dengan pengembangan ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Promosi melalui media sosial dan platform digital perlu diikuti kemudahan transaksi, peningkatan kualitas layanan, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi pariwisata.
Kesenjangan antara Kemampuan Digital dan Nilai Ekonomi
Salah satu persoalan penting dalam transformasi digital adalah adanya kesenjangan antara kemampuan masyarakat menggunakan teknologi dan kemampuan mengubahnya menjadi manfaat ekonomi.
Masyarakat yang mampu mengakses internet, menggunakan aplikasi, dan memanfaatkan media sosial belum tentu mampu menjadikan teknologi tersebut sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas usaha.
Kondisi ini berkaitan dengan konsep absorptive capacity atau kapasitas daya serap, yaitu kemampuan individu maupun kelembagaan dalam menyerap pengetahuan dan teknologi, kemudian menerapkannya untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Dalam konteks Kepulauan Riau, penguatan kapasitas tersebut menjadi penting karena karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan akses pasar, biaya distribusi, sumber daya manusia, dan pembiayaan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah pulau-pulau kecil.
Karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dan pelatihan penggunaan teknologi. Diperlukan pula penguatan kelembagaan ekonomi lokal agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kegiatan usaha.
Digitalisasi Perlu Disesuaikan dengan Potensi Daerah
Kepulauan Riau memiliki karakteristik ekonomi yang beragam sehingga kebijakan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
Batam dapat diarahkan pada penguatan ekosistem industri, perdagangan, dan layanan berbasis teknologi. Bintan membutuhkan integrasi digitalisasi dengan pengembangan destinasi dan layanan pariwisata.
Sementara itu, wilayah seperti Lingga, Natuna, dan Anambas memiliki peluang untuk mengoptimalkan teknologi dalam memperluas akses pasar produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pemasaran hasil produksi, serta mendorong diversifikasi ekonomi.
Penguatan kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga menjadi penting. Keduanya dapat dikembangkan sebagai simpul layanan digital bersama untuk mendukung pemasaran, transaksi, distribusi, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Pendekatan kolektif tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha di wilayah kepulauan mengatasi keterbatasan.
Perlu Reorientasi Kebijakan Fiskal Daerah
Temuan evaluasi tersebut memberikan implikasi penting bagi arah kebijakan fiskal daerah. Pemerintah perlu menggeser orientasi program digitalisasi dari sekadar peningkatan penggunaan teknologi menuju penciptaan nilai tambah ekonomi.
Keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan jumlah aplikasi yang dikembangkan, jumlah peserta pelatihan digital, atau peningkatan akses internet. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan omzet UMKM, perluasan pasar, transaksi digital, produktivitas, dan pendapatan masyarakat.
Selain itu, program pembiayaan UMKM, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), perlu diintegrasikan dengan pendampingan digital finansial, pencatatan transaksi, serta pemasaran daring agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif.
Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya menjadi program peningkatan kapasitas teknologi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Evaluasi transformasi digital Kepulauan Riau periode 2022–2024 memberikan pesan bahwa tantangan pembangunan ke depan bukan hanya memperluas akses masyarakat terhadap teknologi, melainkan memastikan teknologi mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan ekonomi lokal, pembiayaan produktif, dan kebijakan berbasis karakteristik wilayah menjadi langkah penting untuk mendorong transformasi digital yang lebih inklusif.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital bukan sekadar membuat masyarakat semakin terkoneksi, melainkan memastikan teknologi mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. (*)