oleh

Hanya Dihadiri 12 Anggota DPRD Kepri, Paripurna Tetap Dilanjutkan


Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Meski hanya dihadiri 12 anggota dewan, paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi tentang Ranperda Bangunan Berciri Khas Melayu, tetap digelar di gedung DPRD Kepri, Dompak Tanjungpinang, Senin, (22/04).

Sebelum rapat dilanjutkan, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin rapat meminta persetujuan fraksi apakah dilanjutkan atau tidak. Kemuduan perwakilan fraksi maju kedepan menyatakan agar paripurna tetap lanjut, karena sifatnya bukan pengambilann keputusan.

Meskipun jumlah anggota DPRD Kepri yang hadir tidak kuorum. Karena semua anggota sebanyak 45 orang.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam pidato jawaban pemerintah tersebut menyampaikan ucapan terima kasih terhadap dukungan, saran, masukan dalam pandangan umum fraksi, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembentukan Perda ini.

“Mengenai pandangan umum fraksi PDIP, kami sependapan dengan masukan dan sarannya, dengan semangat bersama kita memajukan budaya Melayu dengan program-program yang searah dengan pengembangan nilai-nilai budaya,” kata Nurdin.

Pandangan fraksi Golkar yang menekankan agar bangunan harus ramah lingkungan, aman dan indah serta mengandung nilai edukasi yang dijabarkan dengan pengertian yang mudah dan bisa difahami generasi muda, maka semangat inilah yang akan dikembangkan dalam membangun tatanan nilai budaya melalui pengaturan bangunan.

Fraksi Demokrat plus yang menyarankan dalam pembahasan Ranperda ini melibatkan para pakar yang ahli budaya dan ahli bidang bangunan, tentu agar Ranperda ini sesuai yang diharapkan.

“Maka dalam pembahasan nantinya akan melibatkan para tokoh, para pakar yang memiliki keahlian dalam pembangunan, arsitektur dan budaya,” imbuhnya.

Fraksi Hanura plus yang meminta agar bangunan diprioritaskan pada Bangunan Pemerintahan, Perkantoran, Pintu Gerbang Bandara dan Pelabuhan, dan lainnya, maka Bangunan berciri khas melayu akan dimulai terlebih dahulu dari bangunan-bangunan milik pemerintah daerah.

“Kemudian pada objek-objek publik seperti bandara, pelabuhan, Rumah Sakit dan lainnya secara bertahap melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Perda nantinya,” katanya.

Dalam pandangan Fraksi PKS PPP meminta agar memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ranperda dan meminta agar dalam pembahasan ranperda mengikutsertakan kabupaten/kota, maka pelaksanaan Perda nantinya tentu saja tetap mengedepankan efisiensi.

“Dan kami sangat setuju apabila dalam pembahasan nantinya mengikutsertakan kabupaten/kota sehingga karena ranperda ini murni adalah muatan lokal maka perlu sumbang saran dari kabupaten/kota mengenai identifikasi bangunan berciri khas melayu,” katanya.

Wartawan: Munsyi Untung
Editor: Untung



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *