Tanjungpinang, KepruDays.co.id – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kepri Tedi Djun Askara (TJA) meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun memperhatikan pendidikan di Kota Tanjungpinang. Khususnya SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi.
Bila di Batam siswa SMA sederajat yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diusahakan penambahan lokal, begitu seharusnya di Tanjungpinang.
Terlebih sampai saat ini, Kota Tanjungpinang minim sekolah SMA maupun SMK. Padahal kebutuhan dan pertumbuhan jumlah penduduk meningkat. Seperti di kawasan Tanjungpinang Timur.
“Jika murid-murid di Batam yang tidak diterima di sekolah negeri yang didaftar, hadus diterima, maka Tanjungpunang juga harus sama juga,” kata Tedi di Genung DPRD Kepri Senin, (08/07/19).
Menurut Tedi, kemampuan tampung sekolah negeri di Batam memang sangat terbatas, lebih parah dari Tanjungpinang. Namun hal tersebut tidak lantas mengabaikan Tanjungpinang.
“Jadi warga kita di Tanjungpinang Timur yang tidak diterima di SMAN 2 dan SMAN 1 saat mendaftar, wajib diterima di sekolah tersebut. Harus sama, jangan diperlakukan berbeda,” katanya tegas.
TJA juga mengkritisi kabijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun menambah ruang belajar untuk menampung siswa yang tidak diterima sekolah di negeri.
Menurutnya kebijakan tersebut tidaklah mudah, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Buka kelas baru itu kan kita harus menyiapkan tenaga pengajarnya, gajinya dari mana, ruangan dimana, biayanya dari mana, dan kalau pakai dulu ruang labor, prakteknya nanti bagaimana,” kata Tedi.
Lagi pula, lanjut Tedi, kalau semua harus ditampung oleh sekolah negeri, lantas bagaimana nasib sekolah swasta.
“Kan kasihan sekolah swasta. Rekan-rekan sekolah swasta di Batam pada WA ke saya, dan bertanya. ‘Ketua bagaimana ini, nasib kami bagaimana’,” kata Tedi menyampaikan keluhan swasta.
Sementara, di tempat yang sama, anggota Komisi IV, Burhanuddin Nur mengatakan, SLTA Negeri di Batam memang tidak mampu menampung semua murid tamatan SLTP, dan hanya sekia 30 persen saja.
“Kondisi kemampuan kita, (di Batam) hanya ada 30 persen. Peran swasta juga besar. Sekarang kita punya BOS daerah. Kalau seandainya keluhannya itu biaya, pemerintah untuk tahap sekarang bisa menggunakan atau membuat program BOS daerah. Jadi jika dari pusat ada Rp 100 ribu, dari BOS daerah Rp 200 – 300 ribu. Sehingga beban orang tua menjadi terkurangi,” urainya.
Menutut Burhanuddin, kalau pemerintah belum mampu menyiapkan ruang kelas, harusnya bekerja sama dengan sekolah swasta. Bantu swasta melalui BOS daerah. Itu salah satu solusi jangka pendeknya.
Wartawan: Munsyi Untung
Editor: Ikhwan
Komentar